Kamis, 23 Februari 2017

Kesenjangan Ekonomi Melebar, Perbanyak Kebijakan Pro Rakyat Miskin


Penjual kerupuk kekeliling berjuang melepas kemiskinan

Kesenjangan ekonomi di Indonesia makin lebar. Sebagai gambaran, harta milik empat orang terkaya di Indonesia sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Data itu diungkapkan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Oxfam, mengacu ke Data Kekayaan Global (Global Wealth Databook).

Dalam pemaparan di Jakarta, hari Kamis (23/02),  Oxfam  menyatakan pemerintah  harus  mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia, yang menempati peringkat enam dalam daftar negara dengan ketimpangan distribusi kekayaan terburuk di dunia.

Laporan Oxfam dan INFID, berjudul "Menuju Indonesia yang lebih setara", menggunakan koefisien Gini (Gini Ratio) sebagai salah satu indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan di Indonesia. Koefisien Gini diukur berdasarkan konsumsi keluarga akan barang, jasa, dan non-jasa. Semakin besar koefisien Gini, maka semakin lebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Koefisien Gini menunjukkan kecenderungan meningkatnya ketimpangan selama 20 tahun terakhir, dengan ketimpangan di perkotaan secara konsisten lebih tinggi daripada pedesaan. Ketimpangan juga terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia di antara tahun 2008 dan 2013.

Meskipun ada tanda perbaikan akhir-akhir ini, dengan penurunan ke 0,39 antara Maret 2015 dan Maret 2016 setelah stagnan pada 0,41 selama lima tahun terakhir, hal ini belum menunjukkan tren jangka panjang, kata laporan itu.

Seperti dikutip BBC, Budi Kuncoro, country director Oxfam di Indonesia, mengatakan ketimpangan bukan semata-mata soal kekayaan, melainkan juga kesempatan atau akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Kedua hal itu menurutnya saling berkaitan.

Budi menambahkan, ada pula isu kerentanan, "Sebagian besar masyarakat Indonesia itu tidak miskin; tapi jika terjadi sesuatu, misalnya bencana alam, krisis ekonomi, mereka akan drop; warga yang near-poverty (nyaris miskin) akan jatuh ke jurang kemiskinan."

Oxfam dan INFID memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah Indonesia. Antara lain, kebijakan pajak yang berpihak pada pengentasan kemiskinan, termasuk memastikan orang-orang terkaya membayar bagian mereka secara wajar.

Menurut data Oxfam, rasio pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia menempati peringkat kedua terendah di Asia Tenggara. Jika potensi penerimaan pajak di Indonesia yang, menurut proyeksi IMF, sebesar 21,5% dapat dipenuhi, anggaran kesehatan dapat meningkat sembilan kali lipat.


Apa Yang Dilakukan Jokowi?

Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemerataan ekonomi. Kebijakan ini sebagai salah satu langkah pemerintah untuk menurunkan kesenjangan ekonomi dan gini rasio di Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah terus mengejar target penurunan angka ketimpangan di Indonesia. "Gini rasio kita sebelumnya 0,41 tapi Alhamdulillah tahun kemarin turun jadi 0,39. Sedikit-sedikit akan terus kita turunkan angka kesenjangan kita," ujar Jokowi kepada wartawan di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, Rabu (22/2).

Dikutip dari liliputan6, dengan adanya kebijakan pemerataan ekonomi ini, lanjut Jokowi, diharapkan kesenjangan ekonomi yang yang dinilai begitu lebar bisa berkurang secara signifikan.

"Di bidang pemerataan, sebentar lagi akan kita keluarkan yang namanya kebijakan pemerataan ekonomi yang menyangkut tiga hal. Karena rasio kesenjangan kita sangat lebar sekali, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antara kaya miskin," ujar dia.