Tampilkan postingan dengan label harga. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label harga. Tampilkan semua postingan

Rabu, 11 September 2013

Sepenting Apa Kedelai Buat Indonesia?

Kedelai, tempe dan tahu


Ribut-ribut soal kedelai, banyak orang yang berteriak. Ibu rumah tangga berteriak karena harga tahu dan tempe naik hingga 25 persen. Semula tempe dan tahu adalah makanan berprotein yang murah, eh.. lama-lama ngelunjak (alias naik).

Mau beralih ke protein hewani seperti daging sapi, harganya malah lebih parah hingga pernah mencapai di atas Rp150 ribu per kilo.  Daging ayam, telor, dan ikan pun tak murah. Tempe dan tahu adalah andalan protein keluarga Indonesia. Dalam 100 gram tempe mengandung 201 kilo kalori energi, 20,8 gram protein, 8,8 gram lemak, 13,5 gram karbohidrat dan 1,4 gram serat.

Bukti bahwa orang Indonesia doyan tempe dan tahu terlihat  dari konsumsi kedelai yang naik terus. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tahun 2012, total kebutuhan kedelai nasional mencapai 2,2 juta ton. Sebanyak  83,7 persen diantaranya untuk pangan, terutama tahu-tempe. Kebutuhan industri Kecap, Tauco, dan lainnya hanya 14,7 persen dan benih 1,2 persen.

BPS memperkirakan produksi kedelai dalam negeri akan mencapai  847,16 ribu ton biji kering untuk tahun 2013.  Angka ini naik 0,47 persen dibandingkan data produksi kedelai 2012 sebesar 843,15 ribu ton.  Namun, jumlah produksi kedelai ini masih jauh lebih rendah dari kebutuhan kedelai yang mencapai lebih 2,2 juta ton. Lagi-lagi, Indonesia harus impor.  Dari data itu terlihat sungguh ironis, makanan kesukaan orang Indonesia itu justru dipasok dari luar negeri.    

Tingginya konsumsi membuat industri tahu tempe menjadi andalan banyak tenaga kerja.
Ketua Umum Gabungan Koperasi Tahu/Tempe Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin mencatat di seluruh Indonesia ada 114.575 perajin dengan tenaga kerja 1,5 juta orang. Akibat kenaikan harga tempe, banyak perajin yang menghentikan usahanya. Sebanyak 10 persen  yang sudah menghentikan produksinya. Sekitar 300.000 pekerja dirumahkan.

Amerika sangat senang dengan kegemaran orang Indonesia makan tahu tempe. Maklum Amerika produsen kedelai terbesar di dunia. Amerika Serikat merupakan negara pengekspor terbesar ke Indonesia.

Pada 2012, kebutuhan kedelai nasional 2,2 juta ton. Impor kedelai terbesar dari Amerika Serikat dengan jumlah 1.847.900 ton pada 2011. Impor dari Malaysia 120.074 ton, Argentina 73.037 ton, Uruguay 16.825 ton, dan Brasil 13.550 ton.

Tahun lalu terjadi anomali cuaca di Amerika Serikat dan Amerika Selatan yang menyebabkan pasokan kedelai turun dan harganya melonjak. Harga kedelai internasional pada minggu ke-3 Juli 2012 mencapai US$622 per ton atau Rp8.345 per kilogram untuk harga impor di dalam negeri.

Harga ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga tertinggi pada 2011, yaitu bulan Februari sekitar US$513  per ton atau harga paritas impor di dalam negeri sekitar Rp 6.536 per kg.  

Meski kedelai naik, pedagang tak ingin kehilangan konsumen. Bagi pengusaha jauh lebih baik mendapat keuntungan kecil dibandingkan kehilangan pelanggan. Untuk mencegah kerugian, pedagang mengecilkan bentuk tempe atau tahu. Sehingga konsumen masih bisa beli tahu atau tempe meski ukurannya mengkeret alias mengecil.

Ketergantungan kepada impor menimbulkan risiko harga di dalam negeri berfluktuasi. Pertama, soal kenaikan harga kedelai di Amerika. Kedua, turunnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Masalah pasokan kedelai tidak ada masalah, tetapi harga memang naik dari produsen.

Menentukan harga kedelai yang pas juga dilematis. Harga yang terlalu rendah akan menyebabkan para petani di Indonesia tidak berminat menanam kedelai. Akibatnya pasokan dari dalam negeri terancam menyusut. Impor akan membesar karena dirasa lebih menguntungkan karena harga yang relative murah.

Di sisi lain, jika harga kedelai naik, konsumen tahu tempe yang keberatan. Petani kedelai tentu diuntungkan karena pendapatan mereka lebih besar. Menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan petani perlu dicarikan rumusan yang tepat.

Pada prinsipnya, dari sisi ketahanan pangan, jauh lebih baik jika mayoritas kedelai dipasok dari dalam negeri. Langkah menuju swasembada kedelai harus diteruskan. Rakyat Indonesia suatu saat akan bisa menerima harga kedelai mahal asalkan itu hasil jerih payah petani sendiri. Petani kedelai makmur, konsumen pun senang.


Para pedagang perlu memahami tentang hubungan antara harga kedelai dengan kegairahan petani menanam kedelai. Pedagang tidak bisa terus menerus menekan harga kedelai dengan mengabaikan hukum ekonomi. Harus ada penyesuaian antara kepentingan konsumen, pedagang dan petani. Berbagai kementerian musti merumuskan masalah ini dalam perspektif jangka panjang menuju swasembada kedelai yang menguntungkan petani dan konsumen sekaligus. 

Rabu, 19 Juni 2013

Orang Kaya yang Manja

Kalangan menengah tega memakan subsidi rakyat miskin 


Tiap kali menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tiba-tiba bermunculan jargon-jargon pembelaan terhadap rakyat miskin. Para elit politik yang mendukung pengurangan subsidi ataupun yang menolak mengcungkan diri sebagai pembela orang bawah.

Faktanya, orang miskin adalah bukan pengguna utama BBM. Tengoklah kembali hasil Sensus Nasional 2011. Sebanyak 60 persen rumah tangga Indonesia menggunakan premium atau solar yang disubsidi pemerintah. Dari 60 persen  rumah tangga yang memiliki kendaraan, hanya 31,7 persen yang dimiliki rumah tangga golongan bawah.

Percaya atau tidak, sekitar 93 persen pengguna BBM itu adalah kalangan atas, hanya 7 persen subsidi dinikmati keluarga miskin.  Tengok data Kementerian ESDM yang menunjukan kebanyakan bensin dan solar dinikmati orang yang memiliki kendaraan. Pemilik mobil  53 persen, sedangkan motor 47 persen. Kalau pemilik mobil hampir pasti orang menangah ke atas, sedangkan motor bisa saja dimiliki orang kaya atau kelas bawah.

Data Kementerian Keuangan 2012 menyebutkan sebanyak  25 persen rumah tangga berpenghasilan tertinggi menikmati 77 persen subsidi BBM. Sebaliknya 25 persen rumah tangga berpenghasilan terendah menikmati 15 persen subsidi BBM

Jika melihat angka seperti itu, siapa yang akan tersengat jika harga premium dan solar naik? Jelas kalangan menengah yang akan terkena dampaknya paling terasa. Mereka akan membeli premium atau solar lebih mahal dari biasanya.

Dampak ikutannya, biaya jemputan anak sekolah naik,  baik yang naik ojek atau angkutan antar jemput. Biaya sekolah, khususnya yang swasta juga akan menaikan sumbangan renovasi sekolah, seragam, buku dan seterusnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa pernah menyatakan rata-rata sehari, pemilik mobil menikmati subsidi Rp120 ribu perhari. Jika pemilik itu menggunakan mobil 30 hari  maka dia menghabiskan uang negara  Rp3,6 juta per bulan. Jumlah itu jauh lebih kecil dibandingkan upah minimum buruh Jakarta yang hanya Rp2,2 juta per bulan. Di daerah lain, UMP bahkan lebih rendah dibandingkan di Ibu Kota.

Rasa keadilan jadi tercabik-cabik melihat kenyataan banyak mobil mewah tetap membeli premium. Pemilik mobil kinclong seharga di atas  Rp500 juta tidak malu antre bersama mikrolet lusuh, bus metromini karatan di SPBU. Spanduk bertuliskan Premium Hanya Untuk Golongan Tidak Mampu  yang tersebar di  banyak SPBU tidak menyentuh hati mereka sama sekali.
Kalangan menengah merupakan golongan yang rasional. Mereka bisa menghitung betapa besarnya diskon premium yang mereka terima. Jika harus membeli Pertamax, dia harus merogoh sekitar  Rp9.000  untuk satu liter. Bayangkan, premium hanya Rp4.500 per liter,  sehingga dia bisa hemat Rp4.500 per liter atau diskon 50 persen.

Kalangan menengah yang juga jago shopping ini, biasa mengejar diskon di toko-toko untuk baju, handphone, tas, sepatu, dan seterusnya. Diskon 20 persen saja sudah cukup menggugah nafsu belanja mereka. Jadi mengharapkan kalangan menengah untuk berbaik hati membeli Pertamax adalah sangat sulit, tidak rasional.

Di satu sisi, kalangan menengah yang boros BBM itu semakin banyak jumlahnya.  McKinsey Global Institute memperkirakan  kelas menengah Indonesia bakal mencapai 135 juta pada 2030 dari angka saat ini sekitar 50 juta orang.

Lembaga ini menyebut kelas menengah sebagai consuming class, yakni individu yang berpendapatan minimum US$3.600 per tahun atau sekitar Rp34,2 juta setara Rp2,9 juta per bulan.

Boston Consulting Group (BCG) memproyeksikan, jumlah konsumen kelas menengah di Indonesia akan mencapai 141 juta jiwa pada 2020. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat dibanding 2012  sekitar 74 juta orang. BCG mendefinisikan kelas menengah adalah warga   berpenghasilan minimum Rp2 juta per bulan. 

Pada 2020, Euromonitor International juga yakin kelas menengah di Indonesia bakal mencapai 58 persen  dari jumlah penduduk.  

Selain soal pendapatan yang bertambah, kalangan menengah juga memiliki gaya hidup yang jauh berbeda dibandingkan ketika miskin. Mereka menginginkan pendidikan lebih berkualitas, fashion trendi, suka piknik, kerap makan di restoran, selain memiliki rumah dan mobil baru tentunya.

Tapi perlu diingat, kalangan menengah ini hidup bersama orang miskin. Meskipun angka kemiskinan di Indonesua terus menurun, jumlahnya masih  banyak. Pada September 2012, jumlah penduduk miskin  mencapai 28,59 juta orang (11,66 persen).


Jadi, relakanlah subsidi yang dinikmati orang kaya itu untuk kemudian dialihkan kepada si miskin. Penghematan subsidi itu akan dibangun sekolah, jalan, perbaikan angkutan umum dan sarana lain yang bisa dinikati bersama. Tak perlu manja lagi, toh?