Kesenjangan Ekonomi Melebar, Perbanyak Kebijakan Pro Rakyat Miskin

Penjual kerupuk kekeliling berjuang melepas kemiskinan

Kesenjangan ekonomi di Indonesia makin lebar. Sebagai gambaran, harta milik empat orang terkaya di Indonesia sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Data itu diungkapkan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Oxfam, mengacu ke Data Kekayaan Global (Global Wealth Databook).

Dalam pemaparan di Jakarta, hari Kamis (23/02),  Oxfam  menyatakan pemerintah  harus  mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia, yang menempati peringkat enam dalam daftar negara dengan ketimpangan distribusi kekayaan terburuk di dunia.

Laporan Oxfam dan INFID, berjudul "Menuju Indonesia yang lebih setara", menggunakan koefisien Gini (Gini Ratio) sebagai salah satu indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan di Indonesia. Koefisien Gini diukur berdasarkan konsumsi keluarga akan barang, jasa, dan non-jasa. Semakin besar koefisien Gini, maka semakin lebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Koefisien Gini menunjukkan kecenderungan meningkatnya ketimpangan selama 20 tahun terakhir, dengan ketimpangan di perkotaan secara konsisten lebih tinggi daripada pedesaan. Ketimpangan juga terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia di antara tahun 2008 dan 2013.

Meskipun ada tanda perbaikan akhir-akhir ini, dengan penurunan ke 0,39 antara Maret 2015 dan Maret 2016 setelah stagnan pada 0,41 selama lima tahun terakhir, hal ini belum menunjukkan tren jangka panjang, kata laporan itu.

Seperti dikutip BBC, Budi Kuncoro, country director Oxfam di Indonesia, mengatakan ketimpangan bukan semata-mata soal kekayaan, melainkan juga kesempatan atau akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Kedua hal itu menurutnya saling berkaitan.

Budi menambahkan, ada pula isu kerentanan, "Sebagian besar masyarakat Indonesia itu tidak miskin; tapi jika terjadi sesuatu, misalnya bencana alam, krisis ekonomi, mereka akan drop; warga yang near-poverty (nyaris miskin) akan jatuh ke jurang kemiskinan."

Oxfam dan INFID memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah Indonesia. Antara lain, kebijakan pajak yang berpihak pada pengentasan kemiskinan, termasuk memastikan orang-orang terkaya membayar bagian mereka secara wajar.

Menurut data Oxfam, rasio pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia menempati peringkat kedua terendah di Asia Tenggara. Jika potensi penerimaan pajak di Indonesia yang, menurut proyeksi IMF, sebesar 21,5% dapat dipenuhi, anggaran kesehatan dapat meningkat sembilan kali lipat.


Apa Yang Dilakukan Jokowi?

Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemerataan ekonomi. Kebijakan ini sebagai salah satu langkah pemerintah untuk menurunkan kesenjangan ekonomi dan gini rasio di Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah terus mengejar target penurunan angka ketimpangan di Indonesia. "Gini rasio kita sebelumnya 0,41 tapi Alhamdulillah tahun kemarin turun jadi 0,39. Sedikit-sedikit akan terus kita turunkan angka kesenjangan kita," ujar Jokowi kepada wartawan di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, Rabu (22/2).

Dikutip dari liliputan6, dengan adanya kebijakan pemerataan ekonomi ini, lanjut Jokowi, diharapkan kesenjangan ekonomi yang yang dinilai begitu lebar bisa berkurang secara signifikan.

"Di bidang pemerataan, sebentar lagi akan kita keluarkan yang namanya kebijakan pemerataan ekonomi yang menyangkut tiga hal. Karena rasio kesenjangan kita sangat lebar sekali, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antara kaya miskin," ujar dia.

Rumitnya Tangani Pengemis Musiman

Pengemis menjalar di musim Ramadan

Di bulan Ramadan ini, gairah kaum muslimin untuk bersedekah meningkat pesat. Umat muslim menyediakan takjil di masjid dan mushala, menyantuni anak yatim piatu, atau memberi sedekah kepada si miskin.
Kata shadaqah disebutkan dalam Al-Qur'an 15 kali dan semuanya turun pasca-hijrah, yakni di Madinah. Kata shadaqah berarti "benar". Dari sudut syari'at, sedekah berarti "segala pemberian amal di jalan Allah". Pengertian sedekah lebih luas daripada infak. Infak berkaitan dengan materi, sedang sedekah juga menyangkut hal yang non-materi.

Dari segi makna syar'i, hampir tidak ada perbedaan makna antara sedekah dan zakat. Al-Qur'an sering menggunakan kata sedekah dalam pengertian zakat. Contohnya, Allah SWT berfirman dalam QS At-Tawbah (9): 103 berbunyi "Ambillah sedekah (zakat) dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Rasulullah SAW dalam hadits pun menyebut sedekah dengan makna zakat, seperti dalam hadits yang mengisahkan pengiriman Mu'adz bin Jabal RA ke Yaman. "Beri tahu mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka untuk mengeluarkan sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka...."

Di bulan Ramadan, kepentingan orang kaya dengan kaum miskin bertemu. Orang kaya melihat bulan suci ini sebagai saat tepat untuk memberi sedekah. Di sisi lain, si miskin melihat Ramadan merupakan waktu paling hoki untuk mendapatkan banyak pendapatan. Di Ramadan inilah, di kaya dan si miskin bertemu, berbagi kebahagiaan.

Meski angka kemiskinan Indonesia terus menurun, jumlah mereka masih banyak. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2013 masih 28,59 juta orang. Mereka menjadi golongan paling rentan di bulan Ramadan karena harga pangan cenderung naik.

Tidak terbayangkan orang miskin harus membeli daging seharga Rp100 ribu per kilogram. Tapi bulan Ramadan ini, mereka bisa mendatangi masjid setiap buka puasa. Banyak makanan disajikan, dan kadang daging masuk dalam menu, setidaknya sebutir telor. Makanan takjil ini merupakan sumbangan dari kalangan menengah sekitar 135 juta jiwa berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pada 2012.

Sayangnya, di bulan Ramadan ini, banyak muncul pengemis gadungan. Mereka tidak melarat tapi berpura-pura miskin. Ini problematik sosial yang terkait mental. Kementerian Sosial memperkirakan 7.000 pengemis musiman beroperasi di Jakarta pada Ramadan ini. Kemensos mendefinisikan mereka sebagai pengemis musiman, bukan pengemis permanen. Pantauan Kemensos menyatakan pengemis bisa meraup Rp4 juta selama Ramadan. Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan menemukan fakta mengejutkan, ada pengemis bisa meraup Rp750 ribu hingga Rp1 juta sehari.


Masalahnya, bagi pemberi sedekah, sangat sulit membedakan pengemis pura-pura dengan peminta-minta asli. Mereka mengenakan pakaian sama-sama kumuh, rambut berantakan, kadang ada pula kaum disable.
Mereka yang ingin sedekah mengalami konflik batin. Apakah pengemis yang menyodorkan tangannya ke jendela mobil itu gadungan atau asli? Mudah saja Kemensos melarang orang memberi sedekah kepada pengemis. Tapi kenyataan di lapangan, konflik psikhologis tadi tak bisa diselesaikan dengan aturan seperti itu.

Himbauan Kemensos ini seperti ironi. Di satu sisi, kementerian ini melarang memberi sedekah, tetapi kemampuannya untuk menangani pengemis sangat minim. Pihak Kemensos hanya menangani penyandang masalah sosial permanen yang ditampung di panti-panti. Jumlahnya hanya 145 ribu orang terdiri gelandangan, orang cacat berat, lansia dan lain-lain. Lalu siapa yang mengurus orang miskin lain di luar panti?
Penanganan masalah pengemis musiman menjadi tugas banyak pihak. Sekadar penangkapan dan pengembalian ke tempat asal hanya solusi sementara. Strategi penyelesaian menyeluruh perlu dirumuskan secara baik.

Pemda DKI atau kota lain yang menjadi tujuan pengemis, harus mendata secara detail tentang profil pengemis, tempat mangkal, asal daerah dan sebagainya. Misalnya di Jakarta, ternyata berdiri beberapa 'Kampung Pengemis' yang menampung pendatang dari Indramayu, Cirebon, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Daerah-daerah pemasok juga harus aktif mencari solusi agar penduduknya tidak menjadi pengemis musiman. Pengkajian melibatkan para pakar bisa merumuskan pokok masalah dan membuat solusi menyeluruh. Tanpa penanganan serius, para pengemis gadungan ini akan selalu datang, pergi,dan datang lagi...

Bagaimana Cara Mengurangi Kesenjangan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi impian setiap negara, termasuk Indonesia.  Pantas disyukuri, ekonomi Indonesia terus tumbuh, meski sebagian  besar negara lain dilanda krisis. Pada 2013, menurut asumsi APBN, Indonesia akan tumbuh 6,8 persen.

Pertumbuhan menunjukkan bahwa kue ekonomi suatu negara semakin besar. Kue yang membesar ini,  kadangkala tidak diikuti oleh distribusi merata. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat tidak memiliki akses ekonomi, bahkan “tersisih” dari pembagian kue pertumbuhan.

Dampak negatif pertumbuhan ekonomi berupa kesenjangan ini, tidak boleh dibiarkan. Pemerintah Indonesia dengan segala upaya telah melaksanakan program penurunan angka kemiskinan demi mengurangi kesenjangan  tersebut.

Hasilnya, jumlah orang miskin di Indonesia semakin menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS),  menunjukkan  semua itu. Pada  2011, tingkat kemiskinan turun  hingga 12,49 persen dibandingkan angka kemiskinan 2010 pada level 13,33 persen.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari berbagai program penurunan angka kemiskinan yang sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun. Pada 1976, saat pemerintah dipimpin Presiden Soeharto, angka kemiskinan masih sangat tinggi hingga  40 persen atau setara 54 juta jiwa.

Angka kemiskinan memang sempat turn hingga 22,5 juta (13,7 persen) pada 1996.  Tapi jumlah penduduk miskin kembali melonjak hingga49,5 juta jiwa (hampir 25%) pada tahun 1998 saat krisis ekonomi menerjang Indonesia dan kawasan Asia.

Dengan makin giatnya usaha pemerintah, angka kemiskinan kembali secara bertahap menurun lagi. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penurunan angka kemiskinan semakin nyata. Mari kita cek kembali data resmi BPS.

Pada  2005-2009 angka kemiskinan menurun antara 1,16 sampai 1,27 persen per tahun dan mampu mengentaskan hampir 7 juta jiwa dari kemiskinan selama periode tersebut. Dan pada tahun 2010 angka kemiskinan masih tersisa 13,33 persen atau setara 31,02 juta penduduk.

Tahun 2011, angka kemiskinan turun lahi tinggal  12,49 persenatau  30,02 juta jiwa. Pad tahun 2012, jumlah orang miskin kembali turun  hingga tinggal  29,12 juta orang atau 11,96 persen dari total penduduk Indonesia.  

Mengapa angka kemiskinan terus menurun? Sudah tentu ini hasil dari pelaksanaan program yang terukur dan terus menerus. Program kemiskinan seringkali kurang terekspose media, sehingga masyarakat kurang menyadarinya. Padahal pemerintah memiliki program yang tertata dengan baik.

Program-program kemiskinan dibagi menjadi 4 (empat) bagian.  Klaster pertama, berupa Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial. Tujuannya adalah mengurangi beban masyarakat dan keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan akses pelayanan dasar antara lain melalui makanan, kesehatan dan pendidikan.

Klaster dua,  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan tujuan meningkatkan kapasitas, kemandirian dan pemberdayaan masyarakat.

Klaster  tiga, Program Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bertujuan  membantu usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Klaster empat, Program Pro Rakyat yang dilaksanakan untuk membantu kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan termajinalkan.

Tentu saja, kita tak boles puas diri. Berbagai program tersebut harus terus dievaluasi dan diperbaiki terus menerus. Dengan program yang tepat, kita bisa berharap angka kemiskinan akan terus berkurang. 

(dimuat di Jurnas halaman 6 edisi 23/1/2013).