Hari Konsumen: Jangan Mau Dijajah Asing

Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2015 diperingati di lapangan Monas, Selasa (12/5). Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel membagi-bagi gerobak bakso gratis kepada para pedagang bakso.

Tapi saya mau melihat dari sisi lain. Semoga Pak Menteri membaca tulisan ini.

Saya melihat sebuah gejala yang sebenarnya miris buat iklim perdagangan kita.

Saya beberapa kali berkunjung ke sebuah supermarket yang menjual peralatan rumah tangga di Bekasi serta Jakarta, dan ternyata harganya murah. Ini menyenangkan dari sisi konsumen.

Tapi apa yang saya lihat sangat memiriskan hati: hampir seluruh produknya buatan China.

Dengan kata lain, supermarket ini menjadi kepanjangan China di Indonesia dalam jalur distribusi. Dengan jumlah cabang yang begitu banyak, maka sangat deras dan lancar produk buatan China mengaliri Indonesia.

Kadang barang sederhana, seperti tempat lampu minyak  dari bambu, itu pun buatan China. Barang kerajinan yang orang Indonesia bisa bikin dengan mudah juga ternyata didatangkan dari China.

Sebagai konsekuensi perdagangan bebas China-Indonesia, kondisi itu wajar. Tapi apakah ada timbal baliknya buat produk Indonesia yang dijual di China? Apakah Indonesia sudah memiliki rantai distribusi yang menjual hampir 100 persen produk Indonesia di daratan China? Misalnya ada supermarket yang berjualan produk Indonesia seantero China. Kalau tidak ada, Indonesia akan "dijajah" produk China.

China terus mampu ekspor hingga surplus melonjak. Sebuah berita BBC, menyebutkan eskspor naik 48,3% dalam setahun (per Februari 2015) menjadi US$169,2 miliar, dan impor turun seperlimanya menjadi US$108,6 miliar.

Saya yakin, salah satunya ladang penjualan produk China adalah  Indonesia.

Sebagai gambaran, Badan Pusat Statistik pada Maret 2015 menyatakan impor non migas terbesar Indonesia pada Februari 2015 berasal dari China dengan nilai US$ 2,51 miliar. Demikian dikemukakan Suryamin, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Tapi, ekspor non migas Indonesia pada Februari 2015 yang terbesar justru  ke Amerika Serikat sebesar US$ 1,19 miliar.

Setelah AS, adalah ke Jepang (US$ 1,13 miliar), India (US$ 0,96 miliar). Kontribusi 3 negara ini terhadap ekspor non migas pada Februari mencapai 31,53%.

Ya begitulah, ironi sekali. Padahal ekonomi kerakyatan Indonesia harus dibangun dengan kekuatan diri sendiri. Kalau kita gemar memakai produk China, buatan Indonesia siapa yang pakai.

Pada akhirnya harus ada langkah nyata agar produk Indonesia disukai konsumen sendiri. Pemerintah harus dukung produsen Indonesia, dari ketersediaan bahan baku, energi, keuangan, teknologi, dan pasar. Jangan dibiarkan produsen Indonesia bertempur sendiri. Itulah gunan Menteri, atau pemerintah yang berdiri membela rakyat.

Perdagangan bebas bukan berarti Indonesia tidak bisa menghambat produk China. Bukan untuk memblok produk China tapi mengatur agar ada timbal balik yang setara.

Ketentuan perdagangan bebas menbutkan tarif tak bisa menjadi penghambat, tapi syarat non tarif seperti pengaturan distribusi dan kualifikasi produk bisa diterapkan. Cara itu juga sering dipakai negara lain terhadap produk Indonesia.

Di sini masalahnya adalah  pada  ada atau tidak pemihakan serius terhadap produk dalam negeri sendiri. Sudah selayaknya, pemimpin negara harus berpihak kepada kepentingan nasional. (opini pribadi).

Cara Mengangkat Martabat Petani

Petani di tengah sawah (rihad)

Sejak kecil, para guru dan orang tua kita menggambarkan Indonesia sebagai negara agraris. Sebutan itu cocok dengan kenyataan Tanah Air termasuk wilayah tersubur di dunia. Sebagian besar masyarakat kita juga berprofesi sebagai petani. Kedengarannya membanggakan, kita memiliki tanah ijo royo-royo.

Tapi sangat jarang anak-anak bercita-cita menjadi petani. Orang tua juga tak banyak yang menginginkan anak-anaknya menjadi petani. Bahkan mereka yang kemudian lulus menjadi sarjana pertanian, kebanyakan tidak menjadi petani.

Wajar jika secara perlahan, jumlah petani di Indonesia terus menurun selama sepuluh tahun terakhir. Sensus Pertanian 2013 oleh Badan Pusat Statistik mencatat jumlah rumah tangga usaha pertanian mencapai 26,14 juta. Jumlah ini turun 5,1 juta atau 16,32 persen dibanding 31,23 juta rumah tangga pada Sensus Pertanian 2003.

Sensus Pertanian 2013 (ST2013) merupakan sensus pertanian keenam yang diselenggarakan BPS setiap 10 tahun sekali, sejak tahun 1963.

Dari tujuh subsektor pertanian yang masuk sensus, penurunan jumlah rumah tangga pertanian terbesar terjadi pada holtikultura yang mencapai 37,4 persen dari 10,91 juta pada  2003 menjadi hanya 10,60 juta rumah tangga pada 2013.

Subsektor peternakan merosot 30,26 persen dari 18,59 juta rumah tangga menjadi 12,97 juta rumah tangga pada 2013.  Subsektor perikanan turun 20,66 persen dari 2,49 juta rumah tangga menjadi 1,97 rumah tangga.

Penurunan terkecil terjadi pada subsektor kehutanan sebesar 0,66 persen dari 6,83 juta tahun 2003 menjadi 6,78 juta pada 2013.

Pada subsektor tanaman pangan turun 0,98 juta rumah tangga, dari 18,71 juta pada 2003 menjadi 17,73 juta. Subsektor perkebunan turun 1,35 juta rumah tangga dari 14,13 juta pada sensus 2003, menjadi 12,77 juta.

Subsektor peternakan turun 5,63 juta rumah tangga dari 18,60 juta pada 2003 menjadi 12,97 juta pada 2013.

Subsektor perikanan turun 0,51 juta menjadi 1,98 juta rumah tangga dari sensus pada 2003 sebanyak 2,49 juta. Teakhir, subsektor jasa pertanian turun dari 1,85 juta rumah tangga menjadi 1,08 juta rumah tangga.

Hanya subsektor budidaya ikan yang meningkat, dari 0,99 juta rumah tangga pada 2003 menjadi 1,19 juta pada 2013.

Berkurangnya jumlah rumah tangga pertanian itu disebabkan turunnya jumlah petani gurem, yaitu petani yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare. Menurut BPS, jumlah petani gurem pada 2013 sebesar 14,25 juta rumah tangga, turun 4,22 juta dibandingkan Sensus 2003 sebanyak 19,02 juta.

Penyebab perpindahan profesi petani antara lain karena lahan telah beralih fungsi seperti dijual oleh pemilik, disewakan, atau beralih profesi. Mereka lebih tertarik bekerja di sektor industri, perdagangan, makanan, dan jasa.

Secara keseluruhan  petani gurem terbanyak berada di Pulau Jawa sebanyak 10,18 juta rumah tangga, disusul Sumatera 1,81 juta rumah tangga, Pulau Bali dan Nusa Tenggara 0,9 juta.  Sedangkan jumlah petani gurem terkecil berada di Pulau Kalimantan sebanyak 0,28 juta rumah tangga.

Meskipun jumlah petani menurun, tapi mereka masih mayoritas dibandingkan profesi lain di Indonesia. Pada 2013, jumlah pekerja di bidang prtanian, prkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan sebanyak 39, 9 juta jiawa. Angka ini dihitung dari pekerja di atas 15 tahun. Sebagai perbandingan, mereka yang bekerja di sektor industri hanya 14,8 juta orang sedangkan jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan  17,5 juta.

Tapi kebanyakan yang bertahan jadi petani mulai “uzur”. BPS mencatat dari 26,14 juta rumah tangga petani yang ada di Indonesia 32,76 persen berusia di atas 54 tahun atau  8,56 juta orang.

Sedangkan  7,32 juta petani berusia 45 sampai 54 tahun atau sebesar 28,03 persen.  Hanya 3,12 juta  petani atau 11,98 persen berusia 25 tahun sampai 34 tahun. Usia 35 sampai 44 tahun jumlah petani yakni 6,88 juta orang atau 26,34 persen. Untuk usia 15 sampai 24 tahun ada 229,94 ribu.

Jika hanya sedikit anak muda yang mau jadi petani, apa yang salah? Kenyataannya sektor pertanian semakin hari semakin kalah bersaing. Banyak orang menjual tanah pertanian untuk tujuan lain seperti perumahan atau industri. Peralihan lahan sawah ke non sawah sebesar 187.720 hektare per tahun. Alih fungsi lahan kering pertanian ke nonpertanian sebesar 9.152 hektare  per tahun.

Hasil sensus 1983, menyebutkan  petani Indonesia rata-rata memiliki lahan 0,98 hektare. Pada sensus 2003, petani Indonesia tinggal memiliki 0,7 hektare. Di Pulau Jawa bahkan hanya memiliki 0,3 hektare.

Memang sulit dipungkiri, pada umumnya semakin maju sebuah negara, sektor pertanian cenderung ditinggalkan. Tapi, pertanian tidak hanya persoalan pekerjaan, melainkan soal ketahanan pangan yang sangat strategis bagi Indonesia yang berpenduduk 240 juta jiwa. Jika pertanian tidak kuat, maka Indonesia bisa tergantung impor pangan. Situasi ini membuat Indonesia sangat rentan dari sisi ketahanan pangan.

Bagaimanapun Indonesia memiliki lahan yang relatif sempit. Di Indonesia, rasio luas lahan pertanian per kapita hanya 560 meter per segi. Bandingkan dengan Thailand yang mencapai 5.600 meter persegi per kapita atau selisih 10 kali lipat. Artinya, jika per kepala keluarga di Thailand memiliki 3 hektare lahan pertanian, maka di Indonesia hanya 0,3 hektare. 

Indonesia pada hakekatnya tidak bisa terus menerus mengandalkan Jawa yang semakin sempit. Pembukaan lahan di luar Jawa menjadi pilihan yang tepat tetapi harus diikuti dengan kebijakan pendukung yang memadai. Kegagalan pembukaan lahan 1 juta haktare di jaman Suharto harus diambil hikmahnya.

Industri pengolahan produk pertanian harus terus dilakukan. Indonesia meemiliki kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian seperti dilakukan beberapa pengusaha. Itu terlihat dari industri pengolahan dan pengemasan kacang tanah Indonesia yang sudah berhasil membawa nama bangsa. Tapi masih banyak hasil pertanian yang belum diolah. Inilah tantangan pengusaha dan sarjana pertanian untuk meningkatkan nilai tambah semaksimal mungkin.

Secara keseluruhan, kita tidak bisa lagi mengembangkan pertanian yang tradisional dengan mengandalkan kebaikan alam. Kita harus mengolah dengan teknologi hasil pertanian menjadi produk unggulan yang bisa masuk ke pasar internasional.

Pada prinsipnya, nilai tambah yang tinggi, ini terlihat dari upah di sektor ini, akan bisa merangsang anak muda untuk terjun ke pertanian. Jika pendapatan mereka tidak memadai dibandingkan dengan keringat yang keluar, mereka tak akan mau menjadi petani. Mudahnya, buatlah sektor pertanian bagaikan gula, sehingga semut-semut akan berdatangan. Para pemuda akan bangga menjadi petani yang modern dan memiliki nilai tambah tinggi. 

Indonesia Berhasil Jalankan Program MDGs

Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Panel Tingkat Tinggi PBB untuk perumusan agenda pembangunan pengganti Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) merupakan bukti Indonesia semakin diperhitungkan di mata dunia.

Presiden SBY bersama Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf dan Perdana Menteri Inggris David Cameron  menjadi ketua bersama panel tersebut yang beranggotakan  27 tokoh dunia dari berbagai kalangan.

Jumat lalu (1/2), para tokoh dunia ini mengadakan pertemuan ketiga yang berlangsung di Monrovia, ibukota Liberia. Pertemuan itu akan dilanjutkan Maret 2013 di Bali untuk menyusun rumusan akhir sebelum disampaikan kepada Sekjen PBB Ban Ki Moon di New York, Mei 2013. Sekitar 180 negara akan menanggapi rumusan tersebut, sebelum ditetapkan menjadi  program pengganti MDGs pasca 2015.

Sekjen PBB memilih anggota panel karena kualitas orangnya, bukan jabatannya. Karena itu anggotanya beragam, ada presiden aktif, mantan presiden, perdana menteri, mantan perdana menteri, aktivis sosial,  termasuk wartawan.

Indonesia telah berhasil menjalankan program MDGs  yang akan berakhir pada 2015.  Ada delapan tujuan MDGs. Tujuan tersebut adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; mencapai pendidikan dasar untuk semua; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; memastikan kelestarian lingkungan hidup dan membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Sesuai data di Bappenas, Indonesia antara lain berhasil mengurangi proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$1 per kapita perhari, rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki umur 15-24 tahun dan prevelensi dan tingkat kematian serta proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang disembuhkan.  

Namun,   ada tantangan yang masih harus diperjuangkan. Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan masih 12,49 persen (data Oktober 2012). Sedangkan target  MDGs adalah 7,55 persen. Masih terjadi  228 ibu meninggal per 100 ribu kelahiran hidup. Dalam MDGs sendiri, ditargetkan hanya 102 per 100 ribu kelahiran hidup.

Terkait dengan prevalensi HIV/AIDS dan penyakit menular lain, target MDGs mencanangkan penyakit menular harus segera dihentikan.  Tingkat kematian karena penyakit menular pada 2011 mencapai 27 jiwa per 100 ribu penduduk.  Perihal kelestarian lingkungan hidup, data 2011 menyebutkan 12,57 persen rumah tangga kumuh tinggal di perkotaan. Bappenas menargetkan pada 2020 hanya tinggal 6 persen.

Perjalanan MDGs telah memasuki tahun ketiga belas, dan dengan waktu dua tahun yang tersisa menjelang 2015, upaya untuk mempercepat pencapaian target  MDGs terus dilakukan.  Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk MDGs, Nila Moeloek  menyatakan  komitmen pemerintah  dalam mencapai target MDGs baik di tingkat nasional, regional maupun global tidak perlu diragukan lagi.

Itu terlihat dari peran aktif  Indonesia di tataran global terbukti dengan peran Presiden SBY dalam  Panel Tingkat Tinggi PBB membahas peogram MDGs.  Indonesia juga membentuk Komite Nasional Pasca 2015 yang beranggotakan pakar-pakar pembangunan untuk memformulasikan posisi RI serta Asia Pacific dalam Kerangka Pembangunan Pasca 2015 tersebut.

Presiden SBY  menekankan, perlunya kemitraan di dalam negeri maupun antarnegara dalam mencapai agenda pembangunan berkelanjutan. SBY mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kemitraan yang efektif dalam rangka menyukseskan agenda pembangunan. Perlu kerja sama dan mendengarkan analisis sektor bisnis, masyarakat sipil, dan akademisi. (dimuat di Jurnas Selasa, 5 Februari 2013)

  

Bagaimana Cara Mengurangi Kesenjangan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi impian setiap negara, termasuk Indonesia.  Pantas disyukuri, ekonomi Indonesia terus tumbuh, meski sebagian  besar negara lain dilanda krisis. Pada 2013, menurut asumsi APBN, Indonesia akan tumbuh 6,8 persen.

Pertumbuhan menunjukkan bahwa kue ekonomi suatu negara semakin besar. Kue yang membesar ini,  kadangkala tidak diikuti oleh distribusi merata. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat tidak memiliki akses ekonomi, bahkan “tersisih” dari pembagian kue pertumbuhan.

Dampak negatif pertumbuhan ekonomi berupa kesenjangan ini, tidak boleh dibiarkan. Pemerintah Indonesia dengan segala upaya telah melaksanakan program penurunan angka kemiskinan demi mengurangi kesenjangan  tersebut.

Hasilnya, jumlah orang miskin di Indonesia semakin menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS),  menunjukkan  semua itu. Pada  2011, tingkat kemiskinan turun  hingga 12,49 persen dibandingkan angka kemiskinan 2010 pada level 13,33 persen.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari berbagai program penurunan angka kemiskinan yang sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun. Pada 1976, saat pemerintah dipimpin Presiden Soeharto, angka kemiskinan masih sangat tinggi hingga  40 persen atau setara 54 juta jiwa.

Angka kemiskinan memang sempat turn hingga 22,5 juta (13,7 persen) pada 1996.  Tapi jumlah penduduk miskin kembali melonjak hingga49,5 juta jiwa (hampir 25%) pada tahun 1998 saat krisis ekonomi menerjang Indonesia dan kawasan Asia.

Dengan makin giatnya usaha pemerintah, angka kemiskinan kembali secara bertahap menurun lagi. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penurunan angka kemiskinan semakin nyata. Mari kita cek kembali data resmi BPS.

Pada  2005-2009 angka kemiskinan menurun antara 1,16 sampai 1,27 persen per tahun dan mampu mengentaskan hampir 7 juta jiwa dari kemiskinan selama periode tersebut. Dan pada tahun 2010 angka kemiskinan masih tersisa 13,33 persen atau setara 31,02 juta penduduk.

Tahun 2011, angka kemiskinan turun lahi tinggal  12,49 persenatau  30,02 juta jiwa. Pad tahun 2012, jumlah orang miskin kembali turun  hingga tinggal  29,12 juta orang atau 11,96 persen dari total penduduk Indonesia.  

Mengapa angka kemiskinan terus menurun? Sudah tentu ini hasil dari pelaksanaan program yang terukur dan terus menerus. Program kemiskinan seringkali kurang terekspose media, sehingga masyarakat kurang menyadarinya. Padahal pemerintah memiliki program yang tertata dengan baik.

Program-program kemiskinan dibagi menjadi 4 (empat) bagian.  Klaster pertama, berupa Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial. Tujuannya adalah mengurangi beban masyarakat dan keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan akses pelayanan dasar antara lain melalui makanan, kesehatan dan pendidikan.

Klaster dua,  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan tujuan meningkatkan kapasitas, kemandirian dan pemberdayaan masyarakat.

Klaster  tiga, Program Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bertujuan  membantu usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Klaster empat, Program Pro Rakyat yang dilaksanakan untuk membantu kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan termajinalkan.

Tentu saja, kita tak boles puas diri. Berbagai program tersebut harus terus dievaluasi dan diperbaiki terus menerus. Dengan program yang tepat, kita bisa berharap angka kemiskinan akan terus berkurang. 

(dimuat di Jurnas halaman 6 edisi 23/1/2013).

2013, Indonesia Still Optimistic

Entering 2013, should Indonesian remain be optimistic? The answer is absolutely, yes! Various institutions are very confident Indonesia's economy will grow above 6 percent next year. National Economic Committee (KEN) predicts Indonesia grew from 6.1 to 6.6 percent in the year of water snake according to Chinese tradition.  

Chairman KEN Chairul Tanjung states driving economic growth mainly from the consumption and investment sectors. Consumption will contribute 2.6 to 2.9 percent, investment (2.7 to 2.8 percent), and exports (0.0 to 0.2 percent).

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) also predicts 2013 economic growth at 6.3 to 6.4 percent. Indef estimates investment and consumption to be the main driver of growth.

International agencies also believe the Indonesian economy will grow. World Bank report last October stated Indonesia will grew 6.3 percent in 2013. International Monetary Fund (IMF) estimates  Indonesia may grow 6.3 percent next year.

With many variations, all predictions expressed Indonesia's economy will continue to grow. However, economic challenges facing Indonesia is not easy.

Business obstacles in Indonesia have shifted. In previous years, the major problem are firstly corruption, secondly infrastructure, third corruption. Now, the bureaucracy becomes a major problem, then infrastructure and corruption. This means that eradication corruption is getting better, but bureaucracy has not improved significantly.

Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Azwar Abubakar, says bureaucracy is still ineffective due to corruption, collusion and nepotism. Improving bureaucracy continues, such as rising salaries programs year after year for civil servants.

Unfortunately, some employees still grab with authorized manner official travel money. For 2010, based on the BPK audit, irregularities travel expenses reached Rp89, 5 billion around US$9.3 million.

For the first half of 2012, based on the results of BPK audit, irregularities travel expenses have reached a ceiling of Rp77 billion or US$8.2 million form Rp24 trillion or US$2.5 million budgeted for the trip.  

Infrastructure must develop for inviting business from abroad. Indonesian government launched Master Plan for the Acceleration of Development and Economic Development Indonesia (MP3EI) on May 27, 2011. Infrastructure of 135 projects worth more than Rp490 trillion or US$51 billion has been entering cornerstone phase.

Based on data from the National Development Planning Agency (Bappenas), infrastructure investment from the state budget, budget, state-owned and private shows an upward trend. In 2010, infrastructure budget reach Rp263, 9 trllion about US$27,4 billion. In 2011 investments reached Rp314, 1 trillion or US$32,8 billion.   

Infrastructure investment was set to Rp438, 1 trillion next year or around US$45, 6 billion. Bappenas requests local government could streamline the maximum budget to build infrastructure in the area.

The World Bank urged policymakers East Asia and the Pacific to continue to manage and suppress the growth of poverty. In an environment of global uncertainty, maintaining a consistent policy framework reforms will be important, especially in the face of the approaching 2014 elections in Indonesia. The election will vote for representatives and new president of Indonesia. In will be tough time for Indonesian government to stabilizing political situation. 

Up and Down Indonesia-Malaysia

Relations between Indonesia and Malaysia are truly unique. Two states  have similar culture, language used is still allied, but the relationship has not always been cordial. Inter governmental relations is relatively good, but people to people-relationships sometimes up and down.

Have repeatedly, officials of both countries visit each other. In various international meetings, leaders of Indonesia and Malaysia are also often getting dialogue.

Yesterday (18/12/2012), President Susilo Bambang Yudhoyono attended the 9th annual consultations between the governments of Indonesia and Malaysia in Putrajaya, Malaysia. Before conducting the annual consultations, President SBY met with Malaysian Prime Minister Mohd Najib Tun Razak.

In an intimate setting, the two leaders discussed the strengthening of bilateral relations and issues such as the protection of citizens and migrants, border issues, trade and investment.

Visiting President SBY  to Malaysia this time is  disturbed by unpleasant due to writing the former Minister of Information, Malaysia, Tan Sri Zainuddin maidins, who insulted former President, BJ Habibie.

In the article, Habibie is portrayed as selfish. Indonesian is certainly not pleased with the statement of Sri Zainuddin, as stated by President SBY after watching the movie and Ainun Habibie, on Monday afternoon (18/12) in Jakarta. President said that the statement hurt feelings and can interfere with the relationship between the two countries.

House of Representatives sent a strong protest to the Prime Minister of Malaysia. Indonesian Ambassador to Malaysia Herman Prayitno also delivered a diplomatic note to the Ministry of Foreign Affairs Malaysia.
Malaysian Prime Minister Mohammed Najib Tun Razak has called Zainuddin. Furthermore, Zainuddin admitted his mistake on the article published in the newspaper Utusan Malaysia, December 10, 2012. Zainuddin also apologized to Habibie and the Indonesian people.

With apologies are expected to re-warm relations between the two nations. It still left some issues surrounding the relationship between the citizens of both countries as a matter of Indonesian workers, border disputes, issues of cultural heritages, even football supporters dispute.

Indonesia economic relationship has been close. Indonesia's exports to Malaysia in 2011 reached U.S. $ 10, 9 billion and imports touched U.S. $ 10.4 billion. Compared to previous years, the trade volume has increased.  

In ASEAN, Indonesia is the third largest trading partner for Malaysia, after Singapore and Thailand. Malaysia is the country's eighth largest investor for Indonesia. Many Malaysian companies are planting stock in some country areas.

As presented President SBY and Malaysian Prime Minister Mohammed Najib Tun Razak in a joint conference, the two countries committed to increasing cooperation in various fields.  

To Be Better Airport

What happens at the Soekarno-Hatta airport in Tangerang, Banten, Indonesia, very sad, there was a power failure there, Sunday (16/12). PT Angkasa Pura II which managing the airport    stated fire affected uninterruptible power supply (UPS).   

UPS burning  causes interference with the scouting system is automated, Jakarta Automated Air Traffic System (JAATS) for 15 minutes. Therefore, the number of landings and take offs at Soekarno-Hatta was restricted to prevent unwanted things.

At exactly 17:10 pm, the power supply to the scouting JAATS recover. However, due to the start-up process, it takes some time until around 18:05 pm for full operation.

There were 63 flight delayed. In details, 21 aircraft would depart from Soekarno-Hatta, 18 aircraft in flight and would land at Soekarno-Hatta Airport, two flights had to be diverted to other airports. Moreover, 22 aircraft would depart from another airport Soekarno-Hatta Airport.

There was already a formal apology from PT Angkasa Pura over the incident.  An apology is clearly not enough. Flight disruptions not only happen this one time. Power failures at Soekarno-Hatta happened several times in the past, including in August 2010, April 2012 and September 2012.

Disturbance at Soekarno-Hatta, one of the busiest airports in Asia, it is very unfortunate and alarming. Passenger traffic at the Soekarno-Hatta continues to rise. In 2006, number of passengers only 30.8 million, but by 2011 had ballooned to 51.5 million people.

The increase in the number of passengers is very reasonable, considering the favorite air transport for people with increasing social welfare. New fleet is also growing with the increasing transportation by planes.

Central Bureau of Statistics said in 2005 there were 440,520 aircraft arrival and aircraft departure 453,177 times. In 2010 the number increased, the arrival 574.423 and departure 576.200 times.

For the number of passengers has increased dramatically. In 2005, the number of departing passengers 29.8 million people, the arrival of 24.8 million people and 1.1 million people in transit. In 2010, the passenger departures are 48.9 million, arrival 50.5 million and transit 5.7 million people.

Do not be late, the whole range of ministers and institutions should conduct a thorough evaluation aspects of the service at the airport, not just at the Soekarno-Hatta airport but also in the other. In fact, disruption of power outages also occurred at other airports.

Just for example, in May 2011, the airport Hanandjoeddin Tanjungpandan, Pacific Islands also experienced power outages, in May 2011. Bali's Ngurah Rai airport, Bali also had experienced a power outage on 26 November 2012. If the service is reduced, the risk could be increased as well.

Immediately act. Equipment that is not worth having to be replaced. Some equipment, including at Soekarno-Hatta had exceeded the age economy. Although these tools can be used, but the risk of damage is certainly greater than the new. Of course, to replace various equipment required investment, and it is not cheap.   

We are grateful to the various problems faced by the airport handled properly without causing casualties. But once again, act!  Do not get us to act when it is too late.

Indonesia’s Fuel Dilemma

Indonesia has the big problem in handling the state budget, especially relating with the big scale of subsidized fuel spending. With cost for subsidized fuel reaching more than  Rp250 trillion or around US$23  billion, Indonesian government loose opportunity for building  more important projects,   like infrastructure, education, and housing.

As the emerging market, Indonesia has gross domestic product nearly USD1 trillion with earning per capita around US$3 thousand per year. Indonesian people have new style of life with more money for shopping and traveling then before.

More people buy cars or motorcycles thank to easily credit facilities from lender like banks and others financial institutions. The selling figures of cars, motorcycles, buses and trucks have been rising fantastically. In 2000, automotive industries sold 18,9 million unit, then risen up to 76,9 millions unit    in 2011.

The amount vehicles are consuming very much fuel (premium and diesel fuel) which receive subsidy by government.  This year (2012), people consume fuel  45, 3 million kiloliter. Next year, Indonesia will need more million kiloliter  fuel  in condition with more vehicles will be sold. Automotive industries in Indonesia have new target for breaking vehicles selling record to 1 million units a year.

Indonesia is oil producer for nearly 1 million barrel per day. However, it is not enough for covering total of domestic oil consumption. Indonesia need import crude oil from other countries and it made the country had been a net importer of energy.         

Indonesia Statistic Body said crude oil import for October this year up to US$1,073 millions. It rises 38 percent compared with last figure of US$779 million. Oil import has been negative impact for rising current account deficit to US$1, 55 billion in October.

Money for subsidized fuel should be used for building public projects like housing, transportations and constructing bridges and road. One side, Indonesia spend too much money for oil subsidized, in other hand government has lack of budget for building infrastructures.

Now day, gasoline price in Indonesia is lowest in the South Asia nations. For one liter need cost only around fifty cent US dollar. Then, gasoline smuggling is the big problem especially in border area. Government says it is difficult combating smuggler in condition with very low price of gasoline.

The government had send proposal to legislative body for rising gasoline price around 30 percent since last year, but most parties did not like the idea. The new price would save money about USD6 billion that could build road 3 thousand kilo meter or millions house for poor people.

Rising fuel price policy is very sensitive and politically not easy for representative member to decide. Indonesia had rise fuel price many times and always followed by protest of university student in several big cities.

Two years before vote pooling for legislative and presidency (2014), no parties will take a risk with launching the unpopular policy. Ruling parties in coalition: Demokrat, Golkar, PPP, PKB, PKS are not very interested to rise fuel price. They tend to choosing safety road with adding budget for subsidized fuel.

The very low fuel price is risky policy in a long term, not only with mathematical budget neither in social habit. People tend to consume fuel with inappropriate manner. One family has more than one motorcycles and people are not interested to walking even for just hundreds meters. More students without driving license are riding motorcycle, followed by hiking incidences and victims, including death cases.

Government has good transportation policies but can't be implemented easily. Mass-rapid transportation program had been launched decades ago by government with no development in real field.  Projects faced many obstacles notably land releasing.

(Rihad Wiranto-personal opinion)

Difficulties of Reducing Consumption Subsidized Oil

The community is still wasteful use of subsidized fuel. This is very serious problem for Indonesian government.   Reports from the Ministry of Energy, BPH Migas and Pertamina show, quota of subsidized fuel discharged December 22, 2012.

The quota increased from 40 million kiloliters (KL) to 44.04 million KL for availability until December 31, 2012. If discharged on December 22, there is a shortage of subsidized fuel for eight days this year.

Subsidized fuel is a strategic issue for Indonesia. That not only affects the economic but also political and security issues. Pertamina, state owned institution attempt to control quotas in some areas di Indonesia actually cause panic. As a result, the public buy out of control subsidized fuel at the pump for fear of running out. The panic occurred in various areas such as Batam, Kuala Pinang, the Pacific Islands, and Jambi.

Government was thinking of the right options to control the consumption of subsidized fuel. Government launched several ideas such as the reduction of the supply of subsidized fuel bit by bit in order to public switch to non-subsidized fuel. In practice, people thought there was a shortage of fuel and causing long lines at the pump.

Other ideas, Pertamina planned program one day without subsidized fuel on December 2, 2012, in Java, Bali and other major cities. The program called the National Movement for Free Day Subsidized Premium. Five cities that do not serve the subsidized fuel sales are Medan, Batam, Palembang, Balikpapan and Makassar. The program will save money Rp 75 billion.

Tota fuel and electricity subsidies estimated at Rp305, 9 billion by the end of this year. This is the big money for Indonesian government, which should build infrastructure project for inviting foreign investors more and more.

However, a good program can often not well implemented in the field. This occurs because of inadequate socialization. Many people do not know that Pertamina control subsidized fuel at some petrol stations.

Without explanation means, people will panic when they could not find subsidized fuel at the pump. The panic will be seen from the length queue in pump stations, they regard subsidized fuel has run out.

Program of one day without fuel subsidy December 2 will also require good socialization. Behavior toward the plan may not be as expected. For example, people might just buy oil   a day before 2 December, and that could affect the line at the pump.

Many ideas launched with not good preparations. Call it the plan prohibits luxury cars using subsidized fuel. Other plans, the whole car black plate premium prohibited using subsidized oil.  Solving this problem is not very easy for Indonesian government that has policy of subsidized oil for many years.

 

Why Oil and Gas Very Important for Indonesia

The decision of the Constitutional Court declared the Executive Agency for Upstream Oil and Gas (BP Migas) has disbanded. Aftermath of the decision on Tuesday (13/11), oil and gas operations ceased 48 hours or two days and two nights. Cessation of upstream oil and gas operations to cost around Rp1 trillion.

The government acted quickly, establishing successor agency BP Migas.  Indonesian government deserves appreciation for acting quickly so the loss was not greater. The government then formed the Task Force The Oil and Gas Upstream Executing (SKSP Migas) under the Ministry of Energy.  If the investment climate is not maintained, it is feared they will think twice to invest in Indonesia.

Investment in oil and gas is relatively good. In 2010, the realization of upstream oil and gas investment reaches US $ 11.03 billion.  In 2011, realization increased of 23 per cent to US$ 13.59 billion. At this year's target will go up to US$ 15.8 billion. 2013 oil and gas investment target of US$ 17 billion.

Oil and gas sector remains one of the main state revenues. According to official data of BP Migas (before dissolved), in 2010, oil and gas revenues accounted for US$ 26.49 billion. The number is higher than the target of US$ 26.06 billion.

In 2011, revenues increased to US$ 35.79 billion, or 10 percent higher than the budget target of 2011. Budget 2012, established oil and gas revenues of US$ 33.485 billion. BP Migas predicted year 2012 revenues from oil and gas will reach US$ 34.96 billion. Government targets state revenues from oil and gas sector in 2013 reached US$ 31.75 billion. Over the last ten years, revenues from oil and gas targets are always reached.

Of course, all departments and agencies need to work hard to convince investors that the oil and gas investment climate remains conducive. Long-term National Energy Policy said in 2025 the use of petroleum in 2025 is estimated at 1.34 million BPOD, while for natural gas of 11.2 BSCFD.

The Government has made a strategy for achieving the projected oil and gas production in accordance with the national energy needs by 2025. Various programs have been designed as increased activity of G & G and General Survey in an open area, offers a new working area, the optimization of exploration and exploitation PSC commitments, accelerate the approval process POD, WP & B, AFE and Procurement Operations.

There is also a program optimization of existing production fields and accelerate the production of new fields, re-opening the field / old wells and increasing marginal field development, and the coordination and synchronization of regulations with related agencies such as the Forestry Department, Ministry of Finance, Ministry of Environment and Local Government. The number of parties involved, requires cooperation and better coordination. Rihad Wiranto