Kesenjangan Ekonomi Melebar, Perbanyak Kebijakan Pro Rakyat Miskin

Penjual kerupuk kekeliling berjuang melepas kemiskinan

Kesenjangan ekonomi di Indonesia makin lebar. Sebagai gambaran, harta milik empat orang terkaya di Indonesia sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Data itu diungkapkan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Oxfam, mengacu ke Data Kekayaan Global (Global Wealth Databook).

Dalam pemaparan di Jakarta, hari Kamis (23/02),  Oxfam  menyatakan pemerintah  harus  mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia, yang menempati peringkat enam dalam daftar negara dengan ketimpangan distribusi kekayaan terburuk di dunia.

Laporan Oxfam dan INFID, berjudul "Menuju Indonesia yang lebih setara", menggunakan koefisien Gini (Gini Ratio) sebagai salah satu indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan di Indonesia. Koefisien Gini diukur berdasarkan konsumsi keluarga akan barang, jasa, dan non-jasa. Semakin besar koefisien Gini, maka semakin lebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Koefisien Gini menunjukkan kecenderungan meningkatnya ketimpangan selama 20 tahun terakhir, dengan ketimpangan di perkotaan secara konsisten lebih tinggi daripada pedesaan. Ketimpangan juga terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia di antara tahun 2008 dan 2013.

Meskipun ada tanda perbaikan akhir-akhir ini, dengan penurunan ke 0,39 antara Maret 2015 dan Maret 2016 setelah stagnan pada 0,41 selama lima tahun terakhir, hal ini belum menunjukkan tren jangka panjang, kata laporan itu.

Seperti dikutip BBC, Budi Kuncoro, country director Oxfam di Indonesia, mengatakan ketimpangan bukan semata-mata soal kekayaan, melainkan juga kesempatan atau akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Kedua hal itu menurutnya saling berkaitan.

Budi menambahkan, ada pula isu kerentanan, "Sebagian besar masyarakat Indonesia itu tidak miskin; tapi jika terjadi sesuatu, misalnya bencana alam, krisis ekonomi, mereka akan drop; warga yang near-poverty (nyaris miskin) akan jatuh ke jurang kemiskinan."

Oxfam dan INFID memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah Indonesia. Antara lain, kebijakan pajak yang berpihak pada pengentasan kemiskinan, termasuk memastikan orang-orang terkaya membayar bagian mereka secara wajar.

Menurut data Oxfam, rasio pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia menempati peringkat kedua terendah di Asia Tenggara. Jika potensi penerimaan pajak di Indonesia yang, menurut proyeksi IMF, sebesar 21,5% dapat dipenuhi, anggaran kesehatan dapat meningkat sembilan kali lipat.


Apa Yang Dilakukan Jokowi?

Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemerataan ekonomi. Kebijakan ini sebagai salah satu langkah pemerintah untuk menurunkan kesenjangan ekonomi dan gini rasio di Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah terus mengejar target penurunan angka ketimpangan di Indonesia. "Gini rasio kita sebelumnya 0,41 tapi Alhamdulillah tahun kemarin turun jadi 0,39. Sedikit-sedikit akan terus kita turunkan angka kesenjangan kita," ujar Jokowi kepada wartawan di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, Rabu (22/2).

Dikutip dari liliputan6, dengan adanya kebijakan pemerataan ekonomi ini, lanjut Jokowi, diharapkan kesenjangan ekonomi yang yang dinilai begitu lebar bisa berkurang secara signifikan.

"Di bidang pemerataan, sebentar lagi akan kita keluarkan yang namanya kebijakan pemerataan ekonomi yang menyangkut tiga hal. Karena rasio kesenjangan kita sangat lebar sekali, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antara kaya miskin," ujar dia.

Hari Konsumen: Jangan Mau Dijajah Asing

Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2015 diperingati di lapangan Monas, Selasa (12/5). Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel membagi-bagi gerobak bakso gratis kepada para pedagang bakso.

Tapi saya mau melihat dari sisi lain. Semoga Pak Menteri membaca tulisan ini.

Saya melihat sebuah gejala yang sebenarnya miris buat iklim perdagangan kita.

Saya beberapa kali berkunjung ke sebuah supermarket yang menjual peralatan rumah tangga di Bekasi serta Jakarta, dan ternyata harganya murah. Ini menyenangkan dari sisi konsumen.

Tapi apa yang saya lihat sangat memiriskan hati: hampir seluruh produknya buatan China.

Dengan kata lain, supermarket ini menjadi kepanjangan China di Indonesia dalam jalur distribusi. Dengan jumlah cabang yang begitu banyak, maka sangat deras dan lancar produk buatan China mengaliri Indonesia.

Kadang barang sederhana, seperti tempat lampu minyak  dari bambu, itu pun buatan China. Barang kerajinan yang orang Indonesia bisa bikin dengan mudah juga ternyata didatangkan dari China.

Sebagai konsekuensi perdagangan bebas China-Indonesia, kondisi itu wajar. Tapi apakah ada timbal baliknya buat produk Indonesia yang dijual di China? Apakah Indonesia sudah memiliki rantai distribusi yang menjual hampir 100 persen produk Indonesia di daratan China? Misalnya ada supermarket yang berjualan produk Indonesia seantero China. Kalau tidak ada, Indonesia akan "dijajah" produk China.

China terus mampu ekspor hingga surplus melonjak. Sebuah berita BBC, menyebutkan eskspor naik 48,3% dalam setahun (per Februari 2015) menjadi US$169,2 miliar, dan impor turun seperlimanya menjadi US$108,6 miliar.

Saya yakin, salah satunya ladang penjualan produk China adalah  Indonesia.

Sebagai gambaran, Badan Pusat Statistik pada Maret 2015 menyatakan impor non migas terbesar Indonesia pada Februari 2015 berasal dari China dengan nilai US$ 2,51 miliar. Demikian dikemukakan Suryamin, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Tapi, ekspor non migas Indonesia pada Februari 2015 yang terbesar justru  ke Amerika Serikat sebesar US$ 1,19 miliar.

Setelah AS, adalah ke Jepang (US$ 1,13 miliar), India (US$ 0,96 miliar). Kontribusi 3 negara ini terhadap ekspor non migas pada Februari mencapai 31,53%.

Ya begitulah, ironi sekali. Padahal ekonomi kerakyatan Indonesia harus dibangun dengan kekuatan diri sendiri. Kalau kita gemar memakai produk China, buatan Indonesia siapa yang pakai.

Pada akhirnya harus ada langkah nyata agar produk Indonesia disukai konsumen sendiri. Pemerintah harus dukung produsen Indonesia, dari ketersediaan bahan baku, energi, keuangan, teknologi, dan pasar. Jangan dibiarkan produsen Indonesia bertempur sendiri. Itulah gunan Menteri, atau pemerintah yang berdiri membela rakyat.

Perdagangan bebas bukan berarti Indonesia tidak bisa menghambat produk China. Bukan untuk memblok produk China tapi mengatur agar ada timbal balik yang setara.

Ketentuan perdagangan bebas menbutkan tarif tak bisa menjadi penghambat, tapi syarat non tarif seperti pengaturan distribusi dan kualifikasi produk bisa diterapkan. Cara itu juga sering dipakai negara lain terhadap produk Indonesia.

Di sini masalahnya adalah  pada  ada atau tidak pemihakan serius terhadap produk dalam negeri sendiri. Sudah selayaknya, pemimpin negara harus berpihak kepada kepentingan nasional. (opini pribadi).

Waspadalah, Rupiah Jangan Sampai Anjlok Terus

Rupiah terus melemah (foto: saibumi.com)

Nilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta, Senin sore (29/9) melemah 107 poin menjadi Rp12.155 dibandingkan posisi sebelumnya Rp12.048 per dolar AS. Penurunan rupiah ini sudah berlangsung sejak pekan lalu.

Kurs tengah Bank Indonesia pada hari Senin (29/9) mencatat mata uang rupiah bergerak melemah menjadi Rp12.120 dibandingkan posisi sebelumnya di posisi Rp12.007 per dolar AS.

Sejauh ini, faktor eksternal menjadi penyebab utama menurunnya rupiah terhadap dolar AS.  Produk domestik bruto (PDB) Amerika  pada kuartal kedua naik 4,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDB AS itu ditopang oleh kinerja ekspor dan investasi bisnis yang menjadi sinyal yang baik bagi perkonomian AS  beberapa bulan ke depan. Situasi tersebut  akan mendorong the Fed untuk menaikan suku bunga.

Ketegangan geopolitik kembali muncul di Timur Tengah dan Rusia sehingga instrumen mata uang safe haven seperti dolar AS kembali diuntungkan. Serangan udara AS terhadap kelompok ISIS dan rencana Rusia untuk membuat peraturan yang mengizinkan penyitaan aset asing, memicu pelepasan aset-aset di pasar keuangan berisiko.

Faktor dalam negeri juga berpengaruh terhadap rupiah. Saat ini investor masih menunggu rencana kebijakan pemerintah ke depan, termasuk kebijakan terkait dengan subsidi energi.

Bagaimanapun pelemahan rupiah ini perlu dipantau secara seksama. Seperti dikatakan

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah, Jika  Bank Sentral Amerika diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan. Ujungnya, bank sentral negara lain termasuk Bank Indonesia juga akan menaikkan sukubunga acuan untuk mencegah derasnya aliran modal keluar.

Kalau BI ikut menaikkan suku bunga acuan, maka dapat dipastikan pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi seperti asumsi makro dalam APBN 2015 yang disepakati sebesar 5,8 persen.

Meningkatnya sukubunga acuan membuat masyarakat melakukan penundaan konsumsi dan cenderung menempatkan dananya di bank. Sementara dari sisi perbankan, terdapat pilihan kebijakan di antaranya adalah mengurangi Net Interest Margin (NIM) atau menaikan suku bunga pinjaman, yang beresiko meningkatnya kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL).

Perekonomian nasional juga akan dihadapkan pada perlambatan ekonomi negara besar dunia seperti Tiongkok dan negara-negara Eropa. Sementara itu, trend pelemahan harga komoditas dunia serta instabilitas politik dan keamanan sejumlah kawasan juga akan mengganggu pemulihan ekonomi dunia.

Segala tantangan ini tidak boleh diremehkan. Semua pihak harus meningkatkan koordinasi, seperti pemerintah dalam hal ini kementerian ekonomi, Bank Indonesia, pengusaha dan pihak terkait lain untuk mencari solusi agar nilai rupiah tetap terjaga pada kurs yang tepat. Jangan sampai para spekulan memainkan aksinya akibat kelengahan kita, dan situasi akan berisiko memburuk. (dimuat di Jurnas 30 September 2014 halaman 2)

Cara Mengangkat Martabat Petani

Petani di tengah sawah (rihad)

Sejak kecil, para guru dan orang tua kita menggambarkan Indonesia sebagai negara agraris. Sebutan itu cocok dengan kenyataan Tanah Air termasuk wilayah tersubur di dunia. Sebagian besar masyarakat kita juga berprofesi sebagai petani. Kedengarannya membanggakan, kita memiliki tanah ijo royo-royo.

Tapi sangat jarang anak-anak bercita-cita menjadi petani. Orang tua juga tak banyak yang menginginkan anak-anaknya menjadi petani. Bahkan mereka yang kemudian lulus menjadi sarjana pertanian, kebanyakan tidak menjadi petani.

Wajar jika secara perlahan, jumlah petani di Indonesia terus menurun selama sepuluh tahun terakhir. Sensus Pertanian 2013 oleh Badan Pusat Statistik mencatat jumlah rumah tangga usaha pertanian mencapai 26,14 juta. Jumlah ini turun 5,1 juta atau 16,32 persen dibanding 31,23 juta rumah tangga pada Sensus Pertanian 2003.

Sensus Pertanian 2013 (ST2013) merupakan sensus pertanian keenam yang diselenggarakan BPS setiap 10 tahun sekali, sejak tahun 1963.

Dari tujuh subsektor pertanian yang masuk sensus, penurunan jumlah rumah tangga pertanian terbesar terjadi pada holtikultura yang mencapai 37,4 persen dari 10,91 juta pada  2003 menjadi hanya 10,60 juta rumah tangga pada 2013.

Subsektor peternakan merosot 30,26 persen dari 18,59 juta rumah tangga menjadi 12,97 juta rumah tangga pada 2013.  Subsektor perikanan turun 20,66 persen dari 2,49 juta rumah tangga menjadi 1,97 rumah tangga.

Penurunan terkecil terjadi pada subsektor kehutanan sebesar 0,66 persen dari 6,83 juta tahun 2003 menjadi 6,78 juta pada 2013.

Pada subsektor tanaman pangan turun 0,98 juta rumah tangga, dari 18,71 juta pada 2003 menjadi 17,73 juta. Subsektor perkebunan turun 1,35 juta rumah tangga dari 14,13 juta pada sensus 2003, menjadi 12,77 juta.

Subsektor peternakan turun 5,63 juta rumah tangga dari 18,60 juta pada 2003 menjadi 12,97 juta pada 2013.

Subsektor perikanan turun 0,51 juta menjadi 1,98 juta rumah tangga dari sensus pada 2003 sebanyak 2,49 juta. Teakhir, subsektor jasa pertanian turun dari 1,85 juta rumah tangga menjadi 1,08 juta rumah tangga.

Hanya subsektor budidaya ikan yang meningkat, dari 0,99 juta rumah tangga pada 2003 menjadi 1,19 juta pada 2013.

Berkurangnya jumlah rumah tangga pertanian itu disebabkan turunnya jumlah petani gurem, yaitu petani yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare. Menurut BPS, jumlah petani gurem pada 2013 sebesar 14,25 juta rumah tangga, turun 4,22 juta dibandingkan Sensus 2003 sebanyak 19,02 juta.

Penyebab perpindahan profesi petani antara lain karena lahan telah beralih fungsi seperti dijual oleh pemilik, disewakan, atau beralih profesi. Mereka lebih tertarik bekerja di sektor industri, perdagangan, makanan, dan jasa.

Secara keseluruhan  petani gurem terbanyak berada di Pulau Jawa sebanyak 10,18 juta rumah tangga, disusul Sumatera 1,81 juta rumah tangga, Pulau Bali dan Nusa Tenggara 0,9 juta.  Sedangkan jumlah petani gurem terkecil berada di Pulau Kalimantan sebanyak 0,28 juta rumah tangga.

Meskipun jumlah petani menurun, tapi mereka masih mayoritas dibandingkan profesi lain di Indonesia. Pada 2013, jumlah pekerja di bidang prtanian, prkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan sebanyak 39, 9 juta jiawa. Angka ini dihitung dari pekerja di atas 15 tahun. Sebagai perbandingan, mereka yang bekerja di sektor industri hanya 14,8 juta orang sedangkan jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan  17,5 juta.

Tapi kebanyakan yang bertahan jadi petani mulai “uzur”. BPS mencatat dari 26,14 juta rumah tangga petani yang ada di Indonesia 32,76 persen berusia di atas 54 tahun atau  8,56 juta orang.

Sedangkan  7,32 juta petani berusia 45 sampai 54 tahun atau sebesar 28,03 persen.  Hanya 3,12 juta  petani atau 11,98 persen berusia 25 tahun sampai 34 tahun. Usia 35 sampai 44 tahun jumlah petani yakni 6,88 juta orang atau 26,34 persen. Untuk usia 15 sampai 24 tahun ada 229,94 ribu.

Jika hanya sedikit anak muda yang mau jadi petani, apa yang salah? Kenyataannya sektor pertanian semakin hari semakin kalah bersaing. Banyak orang menjual tanah pertanian untuk tujuan lain seperti perumahan atau industri. Peralihan lahan sawah ke non sawah sebesar 187.720 hektare per tahun. Alih fungsi lahan kering pertanian ke nonpertanian sebesar 9.152 hektare  per tahun.

Hasil sensus 1983, menyebutkan  petani Indonesia rata-rata memiliki lahan 0,98 hektare. Pada sensus 2003, petani Indonesia tinggal memiliki 0,7 hektare. Di Pulau Jawa bahkan hanya memiliki 0,3 hektare.

Memang sulit dipungkiri, pada umumnya semakin maju sebuah negara, sektor pertanian cenderung ditinggalkan. Tapi, pertanian tidak hanya persoalan pekerjaan, melainkan soal ketahanan pangan yang sangat strategis bagi Indonesia yang berpenduduk 240 juta jiwa. Jika pertanian tidak kuat, maka Indonesia bisa tergantung impor pangan. Situasi ini membuat Indonesia sangat rentan dari sisi ketahanan pangan.

Bagaimanapun Indonesia memiliki lahan yang relatif sempit. Di Indonesia, rasio luas lahan pertanian per kapita hanya 560 meter per segi. Bandingkan dengan Thailand yang mencapai 5.600 meter persegi per kapita atau selisih 10 kali lipat. Artinya, jika per kepala keluarga di Thailand memiliki 3 hektare lahan pertanian, maka di Indonesia hanya 0,3 hektare. 

Indonesia pada hakekatnya tidak bisa terus menerus mengandalkan Jawa yang semakin sempit. Pembukaan lahan di luar Jawa menjadi pilihan yang tepat tetapi harus diikuti dengan kebijakan pendukung yang memadai. Kegagalan pembukaan lahan 1 juta haktare di jaman Suharto harus diambil hikmahnya.

Industri pengolahan produk pertanian harus terus dilakukan. Indonesia meemiliki kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian seperti dilakukan beberapa pengusaha. Itu terlihat dari industri pengolahan dan pengemasan kacang tanah Indonesia yang sudah berhasil membawa nama bangsa. Tapi masih banyak hasil pertanian yang belum diolah. Inilah tantangan pengusaha dan sarjana pertanian untuk meningkatkan nilai tambah semaksimal mungkin.

Secara keseluruhan, kita tidak bisa lagi mengembangkan pertanian yang tradisional dengan mengandalkan kebaikan alam. Kita harus mengolah dengan teknologi hasil pertanian menjadi produk unggulan yang bisa masuk ke pasar internasional.

Pada prinsipnya, nilai tambah yang tinggi, ini terlihat dari upah di sektor ini, akan bisa merangsang anak muda untuk terjun ke pertanian. Jika pendapatan mereka tidak memadai dibandingkan dengan keringat yang keluar, mereka tak akan mau menjadi petani. Mudahnya, buatlah sektor pertanian bagaikan gula, sehingga semut-semut akan berdatangan. Para pemuda akan bangga menjadi petani yang modern dan memiliki nilai tambah tinggi. 

Who Can Defeat Jokowi

Jokowi and President SBY

Jokowi (Joko Widodo) is on the best position for rally of presidential campaign now. Most surveys show Jokowi has the biggest electability.  

Why is Jokowi, the governor of Jakarta, so popular? These are the answer. Firstly, he has non-formal leadership style. This is different with other contenders who tend to show the traditional characters.

Jimly Ashiddiqie, one of expert in law, says that  people likes  to Jokowi because he is a worker. "Public prefer to actions, " says Jimy quoted media. People don't like leader with the character:  no actions talk only (NATO).

Secondly, people see Jokowi has integrity. Psychologist Hamdi Muluk said Jokowi has good image    as honest and empathy .

Third, Jokowi has good branding as leader.  He likes seeing  people, inspecting the projects in remote area, the media call it actions as "blusukan". In Javanese language,  blusukan has meaning as walking through alleys to say hello to people  or checking. The actions result positive image of Jokowi such as hard-worker profile.

Fourth, there is social epidemic that people tend to follow the majority. Media coverings help Jokowi be more popular than challengers.  

Fifth, as the Jakarta governor, Jokowi has very important position. By having the strategic place, Jokowi become the most interesting object  for media covering.

He is standing on the main stage in political arena as the number one man in Jakarta. Jokowi become the point of view on political landscape.

Although Jokowi has many positive points, it doesn't mean the governor of Jakarta can not be defeated.

All the presidential candidates are thinking about how to beat Jokowi. Who can defeat Jokowi?

The candidate must have the opposite character of Jokowi. The image of Jokowi is very strong, so the contender has to have the stronger character but with different styles.

First, as Jokowi has worker profile, the rival must be the visionary. The rival's  pointview is not only  the short view but for long period. It is like pragmatic versus ideological.

All the people likes the character of working-hard  as Jokowi did, but it is not enough. The leader must know  where the nation will go. Not just riding a car with high speed but the driver has to control the car for going to the right destination.

Jokowi is rare talking about ideological topic. We don't know where he is going to bring this nation. President is the number man in Indonesia, and all the people will follow him. Everybody must know the leader will go to somewhere.

Secondly, the rival must have the good international link. Current President, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) has the good ability of communication, especially in international forum. The good relation with world leader will have good impact, especially in the crisis condition. The ability for convincing the big countries will useful by supporting Indonesia, for example for investment and infrastructures. 

Jokowi hadn't have fairly the experience in international relation. That is a weakness of Jokowi, the rival should be strong on it. In this case, the rival must have good networking in international stage in order to  will take benefit over competition with Jokowi.

Third, Jokowi need support from military. Indonesian people see military is still the key of politic. Military cannot be neglected, so the combination military-civic or civic-military is ideal for president-vice president of pairs. Military-military is not good set for now. Jokowi’s partner may be a military as an ideal companion.

I can say that Jokowi is not the perfect man. He needs the right partner to follow the presidential election. Sometimes Jokowi’s fanatic followers say he can win the election whoever his partner. It is too arrogant.

Nevertheless, Jokowi is standing at the front on the racing route now. Several months before election, Jokowi’s rival are in the position wait and see. They will “attack” in the right time.  There is chance to the challengers to beat Jokowi. Of course, it is not easy  road, the Jokowi’s opponents must have  own characters. People don’t need Jokowi’s imitation, they want different style of presidential candidates. People need comparison because they will select them. (Rihad Wiranto-personal view)   

Election 2014: Find The Best Candidate (SBY is Key Figur)

SBY and Prabowo

Indonesia will held presidential election next year. People are looking for the right candidates post president Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). In the latest election in 2009, SBY won with nearly 70 percent vote.  He is the best for that period.

SBY has good characters; calm, expert in communication, tend to approach democratically, obey the law, and so on. In other hand, critics say SBY doesn’t have firm character although he is the soldier. Remember, no one is perfect. 

SBY has been leading this country for ten years. No chance for him to be elected again next year, by regulation. People must choose other candidates. It is not simple choice. A candidate needs 25 percent voter or 20 percent of legislative members, to follow the election. It means people have only maximum five candidates. Regulation doesn’t give chance for independent candidates in presidential election.

There are many achievements in SBY’s administration such as economic growth, political stability, and international recognition. There is not a new survey about electibility of SBY, because he has no chance for next year election. But Democratic Party’s electability tend to decline from around 17 percent last year to under ten percent today.

I still believe that SBY has fans. He has been President for ten years and only little resistance from few critics. He will still have influence next time. SBY has state man characters needed for reduce conflicts.

With the narrow space for candidacy, we will choose limited nominees. Surveys show that only few candidates have electability over ten percent personally, namely Aburizal, Megawati, Prabowo and  Jokowi. The other challengers like Hatta Rajasa, Wiranto, Dahlan Iskan, Pramono Edhie,  or Gita Wirjawan are standing on the second line.

Today, surveys indicate Jokowi is in the best position for presidential candidate. However, it is not the guarantee him to take the power due to it depend on Megawati's (PDIP Chief-Executive) decision.  If the Megawati say No for Jokowi, people will have to turn to the second shift nominees.

The party influence is very dominant to choose the candidates. For the reason, configuration of party will determine who will be chosen.  In my opinion, character of party will determine the decision.

Democrat Party will make decisive choice, whether ready to be the opposition. It depends on SBY's decision over what kind of the role that he wants to be. Today, Democrat has eleven candidates and one of them will be chosen the winner in the convention. SBY will choose the candidate who has biggest chance to face the other party’s contenders.

If the SBY will act as state man, Democrat is better entering in the power. It drives Democrat to affiliate with the coalition has big chance to win the election. It means that Democrat will not resistant to joint with PDIP although relation between SBY and Megawati is not very close. 

Probably, the election 2014 will run in two rounds. In an early election, there will be three coalitions, PDIP (Mega or Jokowi), Golkar (Aburizal), and other coalition. 

Democrat Party will be a golden boy in that situation. If Democrat gets votes 5 to 9 percent, it has strategic stand to choose the coalition. SBY's role will decide who will be the leader of the nation post 2014.

The other decisive person is Prabowo. Surveys show Prabowo's party, Gerindra, will catch vote around 7 percent. Personally, Prabowo has electability up to ten percent. He is the strong challenger for Jokowi. He can joint with Democrat and Islamic parties.

Islamic parties will gain little votes because very low popularity now. They don't have the same platform, and I can not hope they will joint together hand in hand making one decision for all. Party's interest will drive their choices. They will choose the coalition have big chance to win. They will count calculation first before affiliate the coalition. PKB (Nation Awakening Party) nominated the singer Rhoma Irama for president, but it is very hard to get votes around 20 percent as regulation required.

In the second round election, there are several scenarios but PDIP vs Golkar is the biggest probability, I think. If Jokowi will follow the election, Aburizal will be contender. In the normal situation, the Jokowi factor will drag many parties to make coalition. Other scenario is Jokowi versus Prabowo.

The real “war” has not been there. We cannot guarantee Jokowi still be strong facing attacks in the last minutes. Sometime the black horse will come in the abnormal condition. (Rihad Wiranto-Personal View)

    

Jokowi Reality or Myth

Jokowi masuk got.

Everyone talk about Jokowi now. Every where. Amazing. Only few people comment him in negative ways. Why are most people talking about him positively? Whether Jokowi is excellent or people are just telling illusion about him?

Okay, people say what Jokowi’s  real achievements. Let’s say, monorail had been canceled by complicated reasons and we ever thought the project would die forever. Today the dreams seem came true again. Jokowi has found the loosing part in the puzzle.

Jokowi is moving everywhere, seeing communities, chatting with kids and moms, and servicing societies. Fortunately, reporters follow him day and night. Jokowi get benefits from the coverage which not only by local media, but national even international news hunters.

   

We are asking again, are people impressed by Jokowi’s real achievement or amazed by abundant media covering. Researcher of Cyrus Network, Eko David Dafianto says people tend to be irrational when they are chatting about Jokowi. “They are trapped between reality and myth, “ said Eko, Saunday (15/12) quoted by media in Jakarta.

Jokowi is on the front of presidential campaign for election next year. His electability has been reaching 28.2 percent the highest level than his contenders. He needs 51 percent voters to win election. The competitors, of course, still have chances to win the racing, but they must work very hard.

Many surveys show candidates for Indonesian Number One, such Prabowo Subianto (Gerindra), Aburizal Bakrie (Golkar), Wiranto (Hanura), Megawati Soekarnoputri (PDIP), and Jusuf Kalla. There is not candidate who can reach eletability more than 15 percent according to many surveys, except Jokowi.

Old-fashioned competitor show “King style”, like speaking softly, sounding authoritative voice, standing not closely to people, and keeping the image.      

Jokowi is anomaly. He is newcomer on the national stage and having new style of leadership which caring to grassroots community.

I can say he is not handsome (I am sorry). He looks like ordinary man. He is acting like common people. He jumped in culverts to check water flowing. He preferred inaugurating officials in village than in his governor office. Jokowi’s new style leadership attracted media to cover him everywhere. 

The question is still there, whether media overlook the other presidential candidates. I think the answer is yes. Jokowi has been moving to a media darling. He got benefit from the status. However, it is not fair for public.

Journalist should open eyes to criticize the Jokowi policies to make sure implementation of the cover-both sides style that media have to adhere. Reporters tend to write off negative information of Jokowi’s activities.

Some people say Jokowi is like prophet.  Republika online wrote about how some people call Jokowi as Nabi Jokowi or Prophet Jokowi. Googling with key word “Nabi Jokowi” detected 1,9 million finding. It is too crazy judging the ordinary man as prophet. It is media challenges to protect themselves from intervention of irrationalism. News writer have to focus showing facts and data, not influenced by admiration of Jokowi.

Indonesia needs new president post SBY. Many candidates are there beyond Jokowi.  Many of them has proclaimed as the presidential candidates, namely businessman Aburizal Bakrie (Golkar), retired army General Wiranto (Hanura), singer Rhoma Irama and eleven men via Democratic Party’s Convention. 

Presidential candidates of Democratic Convention are Ali Masykur Musa, Anies Baswedan, Dahlan Iskan, Dino Patti Djalal, Endriartono Sutarto, Gita Wirjawan, Irman Gusman, Hayono Isman, Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo, and Sinyo Harry Sarundajang.

Media should prioritize showing programs and actions the candidates and make balancing for all. Public hunger information about the candidates not only their proposals, but tracks record. It is the noble task for media.   Rihad Wiranto

Alasan WTO Untungkan Negara Berkembang

Kesepakatan menguntungkan semua pihak

Setelah melalui perundingan yang melelahkan, Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akhirnya menghasilkan kesepakatan bersejarah, yang disebut Paket Bali, Sabtu pekan lalu ( 9/12). 

Paket Bali mampu memecahkan kebuntuan tentang keamanan pangan, isu yang telah menciptakan perpecahan diantara negara berkembang. Di satu pihak, India berargumen, bahwa negaranya berhak membeli produk pertanian dengan harga lebih  tinggi dibandingkan harga pasar. Alasannya, pemerintah menggunakan beras itu untuk persediaan pangan dalam negeri.

Alasan lain, setengah dari tenaga kerja di India berada di sektor pertanian, sehingga mereka perlu dilindungi. Pertanian adalah isu politik terbesar di India. Tahun depan, India akan mengadakan pemilu, jadi pantas para delegasi India  di Bali akan memperjuangkan kepentingan petani.

Sementara itu, negara berkembang seperti Thailand Pakistan dan Uruguy yang juga eksportir pangan seperti India,  menyatakan bahwa pembelian harga yang lebih mahal di India dapat melemahkan posisi petani di negara mereka.


Amerika juga keberatan dengan apa yang dilakukan India, karena kebijakan memberi tunjangan kepada petani tidak sesuai semangat perdagangan bebas. Sesuai semangat perdagangan bebas, subsidi semacam itu cenderung diturunkan atau dengan kata lain intervensi pemerintah seharusnya ditiadakan.

Tapi pada akhirnya kesepakatan terjadi, yakni untuk tidak mengubah kebijakan India itu hingga Desember 2017. Sebagai imbalannya, India tidak akan  menganggu program keamanan pangan di negara anggota WTO lainnya.

Tapi pertanyaan yang paling dilontarkan adalah siapa yang mendapat keuntungan dari kesepakatan  Paket Bali, apakah negara maju atau negara berkembang.

Ada baiknya dikutip pernyataan Peterson Institute of International Economics yang bemarkas di Washington DC, Amerika Serikat. Lembaga ini menyatakan, kesepakatan di Bali akan menginjeksi ekonomi dunia hingga US$960 miliar. Kajian lain menyebutkan angkanya mencapai US$1 triliun atau Rp11.500 triliun. Ini terjadi dengan cara mengurangi hambatan birokrasi yang banyak terdapat di negara miskin.

Peterson Institute juga menyebut kesepakatan Bali akan menciptakan 21 juta lapangan kerja baru, sebanyak 18 juta diantaranya berada di negara berkembang. Direktur Jenderal WTO, Roberto Azevedo meyakinkan Paket Bali akan memberikan manfaat bagi banyak kalangan di seluruh dunia, termasuk komunitas bisnis, pengangguran, kalangan miskin, dan petani negara berkembang.

Kesepakatan di Bali juga memudahkan negara berkembang atau Least Developed Countries (LDCs) ketika mengekspor ke negara kaya. Kesepakatan ini juga bisa mengarah kepada pengurangan subsidi pertanian oleh negara kaya.
Meski mendapat banyak protes, khususnya mereka yang anti globalisasi, WTO tetaplah menjadi andalan dalam perundingan. Di forum WTO inilah, negara besar dan negara miskin bisa duduk bersama membicarakan masalah perdagangan dengan setara. Kesepakatan di WTO diambil dengan konsensus, dengan demikian setiap negara bisa menolak kesepakatan. Tidak ada keputusan lewat voting yang bisa menguntungkan negara pemenang pemungutan suara saja.

Bagaimana Paket Bali akan bermanfaat bagi Indonesia? Seperti disampaikan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, Paket Bali memudahkan  Indonesia mencapai swasembada pangan, bahkan menjadi eksportir produk pertanian. Negara-negara berkembang bisa melindungi para petaninya. Apabila ada impor produk pertanian,  Indonesia bisa memberikan tarif tinggi hingga 15 persen demi melindungi petani. Di sisi lain, negara-negara maju harus mengurangi subsidi.

Sekarang tinggal bagaimana Indonesia bisa meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Dengan produksi yang besar, Indonesia bukan hanya bisa berswasembada tapi juag bisa menjadi eksportir pangan.
Apalagi pasar bebas ASEAN akan segera berlaku. Persaingan produk pertanian Indonesia harus bisa mengungguli pertanian produk negara tetangga agar bisa memenangkan persaingan.

Paket Bali juga berisi tentang fasilitasi perdagangan dan pembangunan negara kurang berkembang (Least Developed Countries/LCDs). Fasilitasi perdagangan yang disepakatai memungkinkan negara-negara maju memberikan bantuan dan kemudahan bagi negara berkembang dalam meluaskan pasar ekspornya. Caranya bisa dengan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Paket Bali bisa meningkatkan ekspansi pasar negara berkembang. Hal ini berdampak pada meningkatnya ekspor nasional ke negara-negara yang sebelumnya sulit atau belum disasar.

Melalui perjanjian ini, 160 negara anggota WTO berkomitmen menyederhanakan dan meningkatkan transparansi berbagai aturan ekspor, impor, dan barang dalam proses transit, sehingga kegiatan perdagangan dunia semakin cepat, mudah, dan murah.

Perjanjian fasilitasi perdagangan juga memfasilitasi ekspor Indonesia ke pasar-pasar non tradisional seperti di Afrika, Amerika Latin, Asia Tengah, dan Barat yang masih diwarnai biaya transaksi yang relatif tinggi.

Dari hasil kajian Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), penurunan 1 persen biaya atau ongkos transaksi perdagangan dunia bisa menyumbang US$40 miliar perekonomian dunia, dan dua pertiga-nya dinikmati negara berkembang. Rihad Wiranto

.

Langkah Strategis Kendalikan Nilai Tukar Rupiah

Rupiah kembali mendapat tekanan. Akhir pekan lalu, rupiah bahkan sudah tembus ke angka psikhologis Rp12.000 per dolar Amerika. Menurunnya niai rupiah pada level di atas Rp12.000 diyakini para petinggi moneter Indonesia dan para pelaku pasar sangat riskan. Umumnya para pengamat menyatakan bahwa seharusnya rupiah tidak melewati Rp11.500, sebuah titik yang sesuai dengan kondisi riil ekonomi Indonesia.

Jika nilai tukar melonjak hingga di atas angka itu, maka ada faktor lain yang menyebabkannya. Faktor tersebut tentu saja adalah terkait keyakinan pemegang rupiah. Ada beberapa orang yang gelisah melihat rupiah melemah. Pertama, perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk melunasi utang atau melakukan transfer keuntungan atau pembayaran lain ke luar negeri.

Melonjaknya permintaan dolar di akhir tahun sebenarnya sangat wajar. Menurut penuturan Menteri Keuangan Chatib Basri, kebutuhan dolar per November oleh perusahaan di Indonesia itu mencapai US$6,3 miliar. Masalahnya, apakah rupiah harus merosot begitu jauh untuk sebuah agenda permintaan dolar yang sudah terpola setiap tahunnya.

Kekhawatiran pengusaha yang berlebihan mendorong mereka mencari dolar sekarang meski kewajiban membayar masih jauh. Ini wajar terjadi karena mereka tidak ingin menanggung beban lebih besar jika rupiah merosot d kemudian hari.

Pihak lain yang khawatir dengan penurunan rupiah tentu adalah para pengimpor. Manufaktur Indonesia banyak mendatangkan bahan baku dari luar negeri. Dan importir ini akan mencari dolar lebih cepat jika mereka khawatir rupiah melemah. Selain itu, pengimpor cenderung akan menahan uang hasil ekspor tetap dalam mata uang dolar dengan menyimpannya di luar negeri.

Fakror lain, dalam sebuah situasi yang fluktuatif, para spekulan mulai bekerja mengambil keuntungan. Jika tidak dikendalikan segera, mata uang rupiah akan menjadi permainan mereka untuk mendapatkan keuntungan di balik kesusahan orang lain.

Sayangnya, kekhawatiran mereka itu tidak sepenuhnya bisa dikendalikan faktor internal sehingga tidak sepenuhnya bisa dikendalikan instrumen dalam negeri. Bahkan faktor eksternal sangat mendominasi. Rencana Amerika untuk mengurangi stimulus menjadi isu utama saat ini. Hanya soal waktu saja yang harus dipikirkan oleh Bank Sentral Amerika agar keputusan pengurangan stimulus tidak menjadi malapetaka dunia yang berimbas ke Amerika juga.

Ketika Amerika berusaha mengurangi stimulus itu beberapa waktu lalu, gejolak pasa di negara berkembang justru mengancam perekonomian dunia secara keseluruhan. Mata uang di berbagai negara termasuk rupiah saat itu menurun drastis. Bagaimana pun Amerika tidak ingin dolar terlalu kuat. Produk Amerika akan terasa lebih mahal di pasar-pasar negara berkembang dan itu bisa mengancam ekspor negara itu. Bahkan Amerika pernah marah terhadap China yang dulu sempat mempertahankan nilai mata uang yuandalam kondisi rendah. Ini dilakukan China demi menjaga ekspor produk Tirai Bambu itu ke Amerika.

Struktur ekonomi China dan Indonesia kebetulan berbeda. China yang mengandalkan ekspor untuk pertumbuhannya, jelas lebih suka nilai mata uang yuan tidak terlalu kuat. Tetapi Indonesia adalah negara yang sangat mengandalkan sektor konsumsi sebagai penggerak utama pertumbuhan.Banyak produk konsumsi yang kita impor.


Sayangnya, pabrik-pabrik kita juga banyak sekali mengandalkan bahan baku impor. Niai rupiah yang melemah akan menurunkan kemampuan mereka membeli bahan baku. Di satu sisi nilai ekspor dalam mata uang rupiah memang akan meningkat. Tapi jika komposisi biaya didominasi dolar, maka perusahaan itu tetap akan mendapatkan kesulitan besar.

Pada ekonomi yang banyak tergantung impor, Indonesia akan menghadapi kesulitan jika dolar terlalu kuat. Salah satu faktor yang sangat memukul ekonomi kita adalah impor bahan bakar minyak yang terus meningkat. Dalam mata uang dolar yang melonjak sekarang, uang yang harus dibayar untuk impor BBM semakin besar pula.

Data BPS menunjukan impor minyak pada Oktober 2013 sebesar 2,24 juta ton atau senilai US$ 2,14 miliar. Ini didominasi oleh impor BBM premium yang sebesar 1,04 juta ton atau US$ 1,06 miliar. Pada akhir tahun umumnya kebutuhan BBM juga meningkat karena banyak hari libur.
Kombinasi antara masalah eksternal dan internal ini menjadikan persoalan pelemahan rupiah perlu disikapi dengan cermat. Dari sisi psikhologis, pasar membutuhkan keyakinan bahwa ekonomi Indonesia memang kuat seperti yang dikatakan pemerintah.

Langkah cepat pemerintah di bawah komando Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu diapresiasi. Langkah pemerintah itu antara lain akan menyiapkan dana stabilisasi yang disiapkan dengan melibatkan BUMN. Jika ada pelemahan tidak wajar dari rupiah maka dana ini bisa dikeluarkan.

Pemerintah juga sudah menyiapkan protokol penanganan krisis. Bank Indonesia pun akan terus menjaga pasar rupiah. Langkah-langkah stratgis ini setidaknya mulai menenangkan pasar, sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar secara perlahan mulai meningkat belakangan ini.

Tapi kewaspadaan tetap perlu. Dalam situasi di mana faktor eksternal sangat dominan terkait rencana pengurangan stimulus Amerika, maka Indonesia tidak bisa mengatasi masalah ini sendiri. Komunikasi terus menerus dengan pemerintah negara sahabat sangat diperlukan.

Negara yang akan terkena imbas atas “tappering off” ini bukan saja Indonesia tapi banyak negara. Indonesia tidak akan bisa mencegah rencana Amerika itu, tapi kita bisa mengkomunikasikan risiko yang timbul jika rencana itu dilaksanakan dalam skala dan waktu yang tidak tepat. (dimuat di Jurnal Nasional Kamis 5 Desember 2013)

Syarat Agar Program Mobil Murah Berhasil

Macet....

Indonesia adalah sebuah ironi bagi pasar kendaraan bermotor. Jumlah penjualan terus meningkat dari tahun ke tahun tapi pertumbuhan jalan tidak sekencang penjualan mobil dan sepeda motor.  

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Sudirman Maman Rusdi menyatakan penjualan mobil tahun 2013 mencapai 1 juta unit. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil selama periode Januari hingga September tahun ini mencapai 816.322 unit. Angka tersebut mendekati total penjualan tahun lalu sebesar 894.164 unit. Dengan demikian, target penjualan 1 juta unit tahun ini diyakini akan tercapai.

Selama periode sembilan bulan tahun ini, penjualan tertinggi diraih oleh Toyota sebanyak 298.646 unit, disusul Daihatsu 120.664 unit, Mitsubishi 109.461 unit, dan Suzuki 87.882 unit.

Target Kementerian Perindustrian sekitar 950.000 unit seperti disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Budi Darmadi. Baru tahun depan diperkiarakan 1,1 juta mobil bisa terjual di Indonesia.

Melonjaknya penjualan mobil terkait dengan semakin banyaknya penduduk kelas menengah. 

McKinsey Global Institute memperkirakan kelas konsumen Indonesia 45 juta orang pada 2010 dan akan tumbuh menjadi 135 juta orang di tahun 2030.  

McKinsey Global Institute mengkategorikan kelas konsumen sebagai penduduk dengan pendapatan per kapita lebih besar atau sama dengan US$3.600 per tahun atau sekitar Rp30 juta.

Kemudahan dalam kredit juga membuat semakin banyak penduduk bisa membeli kendaraan. Para pembeli yang relative taat melunasi utang itu telah menumbuhkan indsutri leasing di Indonesia.

Pada survey yang dilansir situs online Google dan Netpop Agustus lalu menyebutkan ada lima alasan masyarakat Indonesia membeli mobil baru. Alasan terbesar, 48 persen, adalah mengakomodasi jumlah keluarga yang bertambah besar.  Alasan lain yang cukup signifikan yakni menggantikan mobil tua (44 persen), mendapatkan mobil yang lebih irit (43 persen), mendapatkan fitur terbaru (41 persen) dan memperoleh jenis mobil lain, misalnya dari sedan ke minibus (35 persen).

Dalam kehidupan sehari-hari, jumlah keluarga yang semakin banyak menuntut alat transportasi yang efisien. Pada kondisi transportasi umum yang belum memadai saat ini, kendaraan pribadi terasa lebih nyaman dan hemat. Bukan hanya kendaraan roda empat, pembelian kendaraan roda dua juga meningkat pesat.

Kita tengok lagi pertumbuhan jumlah kendaraan di Indoesia. Berdasar data BPS, tahun 2000, jumlah kendaraan roda empat hanya 3.038.913  unit, tapi tahun 2011  sudah mencapai 9.548.866 mobil.  Itu artinya naik tiga kali lipat dalam waktu 11 tahun.

Bagaimana dengan sepeda motor? Pada 2000, jumlahnya baru 13.563.017 unit, tapi tahun 2011 sudah mencapai  68.839.341 motor atau naik lima kali lipat.

Jika ditambah jumlah truk dan bus yang juga naik berlipat, maka ruas jalan yang ada semakin tarasa sempit.  Pada 2000 panjang jalan hanya 348.083 kilometer, pada 2011 baru 496.607 kilometer, hanya tambah panjang 1,4 kali.

Berdasar data 2011, Indonesia masih ketinggalan dibandingkan dengan negara ASEAN yang lain. Di Indonesia, panjang jalan hanya 160 km/1 juta penduduk, di Thailand atau Korea mencapai 800 km/1 juta penduduk. Bahkan Jepang 6.000 km/1 juta penduduk.

Dengan kondisi pertumbuhan jalan lebih lambat dibandingkan kenaikan jumlah kendaraan,  maka pantas program mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) menjadi kontroversi.

Sebagian orang menentang kehadilan mobil murah ini.  Di satu sisi, harga mobil murah di bawah Rp100 juta akan membuat permintaan kendaraan melonjak. Di sisi lain, pertumbuhan jalan tidak sebanding. 

Tetapi sebagian orang lainnya memandang kehadiran kendaraan hemat energi ini akan memberi keuntungan tersendiri bagi lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Sebagai catatan, ada produsen kendaraan yang mengklaim konsumsi BBM irit, hingga 20 km/liter.

Seperti disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, ada tiga hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dari mobil murah ini. Pertama, konsumsi BBM bisa dihemat, jika masyarakat cenderung menggunakan kendaraan hemat energi.

Kedua, pemerintah ingin mengurangi 26 persen efek gas rumah kaca pada 2020 dengan memperkenalkan kendaraan “hijau” tersebut. Ketiga, mobil kecil ini akan menjadi bibit kendaraan nasional.

Apakah tujuan itu akan tercapai? Sesungguhnya ada beberapa syarat agar program mobil hijau ini bisa sukses. Pertama, pembangunan infrastruktur jalan harus terus dilakukan. Pada akhirnya, kemacetan akan menambah konsumsi BBM. Dinas Perhubungan DKI pada 2010 menghitung potensi kerugian Rp45 triliun akibat kehilangan waktu sebagai buntut kemacetan. Sedangkan pemborosan BBM mencapai Rp28 triliun lebih per tahun.

 
Kedua, kebijakan pemerintah terkait penggunaan bahan bakar terbarukan harus dikembangkan. Secara bertahap penggunaan bahan bakar gas dan biofuel harus digalakkan lagi. Infrastruktur seperti stasiun bahan bakar gas yang sudah masuk program harus dilaksanakan sesuai jadwal.  

Ketiga, program pembuatan mobil nasional sudah dimulai sejak lama, tetapi menemui banyak hambatan. Diperlukan pemberian insentif untuk penelitian dan pengembangan terkait program mobil nasional. Tanpa kemudahan, program mobil nasional akan kalah bersaing dengan perusahaan otomotif yang sudah mapan.

Keempat, perusahaan pemasok industri otomotif seperti bahan baku besi baja, aluminium, karet dan plastik perlu terus dikembangkan di Indonesia. Mereka juga perlu mendapat perhatian pemerintah khususnya dalam membangun industri otomotif nasional yang sebanyak mungkin menggunakan komponen lokal.

Sepenting Apa Kedelai Buat Indonesia?

Kedelai, tempe dan tahu

Ribut-ribut soal kedelai, banyak orang yang berteriak. Ibu rumah tangga berteriak karena harga tahu dan tempe naik hingga 25 persen. Semula tempe dan tahu adalah makanan berprotein yang murah, eh.. lama-lama ngelunjak (alias naik).

Mau beralih ke protein hewani seperti daging sapi, harganya malah lebih parah hingga pernah mencapai di atas Rp150 ribu per kilo.  Daging ayam, telor, dan ikan pun tak murah. Tempe dan tahu adalah andalan protein keluarga Indonesia. Dalam 100 gram tempe mengandung 201 kilo kalori energi, 20,8 gram protein, 8,8 gram lemak, 13,5 gram karbohidrat dan 1,4 gram serat.

Bukti bahwa orang Indonesia doyan tempe dan tahu terlihat  dari konsumsi kedelai yang naik terus. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tahun 2012, total kebutuhan kedelai nasional mencapai 2,2 juta ton. Sebanyak  83,7 persen diantaranya untuk pangan, terutama tahu-tempe. Kebutuhan industri Kecap, Tauco, dan lainnya hanya 14,7 persen dan benih 1,2 persen.

BPS memperkirakan produksi kedelai dalam negeri akan mencapai  847,16 ribu ton biji kering untuk tahun 2013.  Angka ini naik 0,47 persen dibandingkan data produksi kedelai 2012 sebesar 843,15 ribu ton.  Namun, jumlah produksi kedelai ini masih jauh lebih rendah dari kebutuhan kedelai yang mencapai lebih 2,2 juta ton. Lagi-lagi, Indonesia harus impor.  Dari data itu terlihat sungguh ironis, makanan kesukaan orang Indonesia itu justru dipasok dari luar negeri.    

Tingginya konsumsi membuat industri tahu tempe menjadi andalan banyak tenaga kerja.

Ketua Umum Gabungan Koperasi Tahu/Tempe Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin mencatat di seluruh Indonesia ada 114.575 perajin dengan tenaga kerja 1,5 juta orang. Akibat kenaikan harga tempe, banyak perajin yang menghentikan usahanya. Sebanyak 10 persen  yang sudah menghentikan produksinya. Sekitar 300.000 pekerja dirumahkan.

Amerika sangat senang dengan kegemaran orang Indonesia makan tahu tempe. Maklum Amerika produsen kedelai terbesar di dunia. Amerika Serikat merupakan negara pengekspor terbesar ke Indonesia.

Pada 2012, kebutuhan kedelai nasional 2,2 juta ton. Impor kedelai terbesar dari Amerika Serikat dengan jumlah 1.847.900 ton pada 2011. Impor dari Malaysia 120.074 ton, Argentina 73.037 ton, Uruguay 16.825 ton, dan Brasil 13.550 ton.

Tahun lalu terjadi anomali cuaca di Amerika Serikat dan Amerika Selatan yang menyebabkan pasokan kedelai turun dan harganya melonjak. Harga kedelai internasional pada minggu ke-3 Juli 2012 mencapai US$622 per ton atau Rp8.345 per kilogram untuk harga impor di dalam negeri.

Harga ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga tertinggi pada 2011, yaitu bulan Februari sekitar US$513  per ton atau harga paritas impor di dalam negeri sekitar Rp 6.536 per kg.  

Meski kedelai naik, pedagang tak ingin kehilangan konsumen. Bagi pengusaha jauh lebih baik mendapat keuntungan kecil dibandingkan kehilangan pelanggan. Untuk mencegah kerugian, pedagang mengecilkan bentuk tempe atau tahu. Sehingga konsumen masih bisa beli tahu atau tempe meski ukurannya mengkeret alias mengecil.

Ketergantungan kepada impor menimbulkan risiko harga di dalam negeri berfluktuasi. Pertama, soal kenaikan harga kedelai di Amerika. Kedua, turunnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Masalah pasokan kedelai tidak ada masalah, tetapi harga memang naik dari produsen.

Menentukan harga kedelai yang pas juga dilematis. Harga yang terlalu rendah akan menyebabkan para petani di Indonesia tidak berminat menanam kedelai. Akibatnya pasokan dari dalam negeri terancam menyusut. Impor akan membesar karena dirasa lebih menguntungkan karena harga yang relative murah.

Di sisi lain, jika harga kedelai naik, konsumen tahu tempe yang keberatan. Petani kedelai tentu diuntungkan karena pendapatan mereka lebih besar. Menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan petani perlu dicarikan rumusan yang tepat.

Pada prinsipnya, dari sisi ketahanan pangan, jauh lebih baik jika mayoritas kedelai dipasok dari dalam negeri. Langkah menuju swasembada kedelai harus diteruskan. Rakyat Indonesia suatu saat akan bisa menerima harga kedelai mahal asalkan itu hasil jerih payah petani sendiri. Petani kedelai makmur, konsumen pun senang.

Para pedagang perlu memahami tentang hubungan antara harga kedelai dengan kegairahan petani menanam kedelai. Pedagang tidak bisa terus menerus menekan harga kedelai dengan mengabaikan hukum ekonomi. Harus ada penyesuaian antara kepentingan konsumen, pedagang dan petani. Berbagai kementerian musti merumuskan masalah ini dalam perspektif jangka panjang menuju swasembada kedelai yang menguntungkan petani dan konsumen sekaligus. 

Masyarakat Indonesia Makin Boros

Masyarakat kita cenderung boros ya...

Pada jaman dulu, ketika seseorang bertemu kerabatnya, pertanyaan yang paling lazim adalah “sudah makan belum?”. Maklum, ketika itu masyarakat Indonesia masih berkutat dengan kebutuhan pangan.

Kini, ketika bertemu dengan saudara atau rekan kerja, yang ditanyakan adalah berapa anak, rumah dimana, atau mungkin jumlah mobil dan kepemilikan saham. Faktanya, kemajuan ekonomi membawa pola hidup yang lebih menuntut. Buntutnya,  gaya hidup modern  cenderung lebih boros.

Kalangan menengah Indonesia makin banyak, mereka memiliki gaya hidup yang tak mau serba pas-pasan. Indonesia saat ini tercatat menduduki peringkat 16 dunia dari sisi total PDB. Beberapa lembaga riset internasional, misalnya McKinsey Global Institute meramalkan, Indonesia akan menduduki peringkat ke-6 atau ke-7 dunia pada 2030. Jumlah kalangan menengah akan mencapai di atas 135 juta dibandingkan saat ini sekitar 50 juta orang.

Kaum yang berduit mengubah acara makan dari sekadar mengisi perut menjadi petualangan selera. Mereka berganti-ganti restoran untuk menjajal makanan dan menu. Kadang mereka mengabaikan porsi makanan, wajar jika masalah kegemukan pun menjadi masalah baru di Indonesia.

Prevalensi gemuk pada anak Indonesia meningkat dari 12,2 persen (2007) menjadi 14 persen (2010).  Padahal, anak yang gemuk memiliki risiko untuk tetap gemuk hingga  dewasa, yang pada akhirnya akan meningkatkan risiko terkena penyakit kronis seperti diabetes dan jantung. 

Tak hanya di Indonesia, masyarakat dunia yang lebih maju sudah boros duluan. Berdasarkan data FAO (Food and Agriculture Organization), setiap tahun 1,3 miliar ton makanan di dunia terbuang atau hilang.  Di sisi lain, satu dari tujuh  orang di dunia tidur dalam keadaan lapar. Lebih dari 20.000 anak-anak di bawah 5 tahun meninggal dalam perut kosong.  

Salah satu perilaku boros lainnya adalah kebiasaan naik kendaraan pribadi. Mengantar anak, belanja ke pasar, pergi ke rumah tetangga, yang jaraknya mungkin hanya beberapa meter, mereka naik motor. Pantas jika penggunaan bahan bakar minyak terus (BBM) melonjak.

Asal tahu saja,  impor BBM Indonesia per harinya sekitar 700.000-800.000 barel per hari. Ini akibat kebutuhan BBM orang Indonesia mencapai 1,4 juta kiloliter (KL) per  hari. Konsumsi BBM yang tinggi menyebabkan subsidi pun membengkak. Pada 2012, realisasi subsidi BBM Rp211,9 triliun, membengkak jauh di atas anggaran awal Rp137,4 triliun.

Banyaknya belanja jelas akan menciptakan pertumbuhan. Indonesia dengan jumlah penduduk 240 juta, jika semuanya suka belanja, tentu akan menggerakan ekonomi.

Tapi konsumsi boros  akan menimbulkan masalah serius  di kemudian hari.

Dampak makanan sisa ini tidak hanya dari sisi finansial, namun juga memberikan dampak secara lingkungan. Makanan yang terbuang ini berarti juga membuat bahan-bahan kimia dari proses pemupukan dan pestisida, emsisi gas buang transportasi makanan itu juga terbuang.

Makanan-makanan yang terbuang ini justru akan menambah gas methana yang seharusnya tidak perlu ada. Zat ini menurut catatan PBB memiliki daya rusak 23 kali dari CO2 dalam hal mengakibatkan efek rumah kaca.

Belum lagi dampak dari pemborosan BBM yang tidak terkendali. Selain lingkungan hidup yang kotor, kecenderungan impor BBM yang terus membesar bisa menimbulkan keseimbangan ekonomi secara keseluruhan semakin terganggu.

Konsumsi yang besar apalagi dipenuhi dengan impor, akan menjadikan Indonesia tidak aman, termasuk pangan. Kcenderungan makan berbahan dasar pangan impor makin besar.

Volume impor gandum Indonesia pada 2011 mencapai 5,4 juta metric ton atau senilai US$2,1 miliar. Pada 2012, volume impor gandum Indonesia naik menjadi 6,2 juta metric ton atau senilai US$2,2 miliar.

Pada periode Januari-April 2013, volume impor gandum Indonesia mencapai 2 juta metric ton, naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu 1,9 juta metric ton. Nilai impor gandum Indonesia pada Januari-April 2013 mencapai US$771,4 juta.

Indonesia mengimpor gandum paling banyak dari Australia (70,7 persen), disusul Kanada (14,9 persen), dan Amerika Serikat (11 persen). Indonesia juga mengimpor gandum dari India, Rusia, Pakistan, dan Turki. 

Belum lagi impor kedelai yang juga menjadi bahan makanan penting bagi orang Indonesia.

Diperlukan perubahan gaya hidup yang berbasis pada kekayaan lokal, misalnya dengan mengembangkan makanan hasil bumi Indonesia. Makanan olahan yang harus dikembangkan semestinya adalah produk berbasi pertanian Indonesia seperti umbi-umbian yang banyak ditemui di lading kita. Kreatifitas pengolahan beras juga bisa mengurangi kecenderungan untuk makan mie atau roti.

Kearifan lokal Indonesia sebenarnya sudah membekali kita dengan berbagai teknik masak yang dapat memperpanjang daya tahan makanan. Rendang, misalnya, dapat bertahan berhari-hari, bahkan ada yang sampai dalam hitungan bulan. Teknik pengeringan ikan dengan cara diasap atau diasinkan lalu dijemur juga menjadi cara yang efektif. 

Rumitnya Tangani Pengemis Musiman

Pengemis menjalar di musim Ramadan

Di bulan Ramadan ini, gairah kaum muslimin untuk bersedekah meningkat pesat. Umat muslim menyediakan takjil di masjid dan mushala, menyantuni anak yatim piatu, atau memberi sedekah kepada si miskin.
Kata shadaqah disebutkan dalam Al-Qur'an 15 kali dan semuanya turun pasca-hijrah, yakni di Madinah. Kata shadaqah berarti "benar". Dari sudut syari'at, sedekah berarti "segala pemberian amal di jalan Allah". Pengertian sedekah lebih luas daripada infak. Infak berkaitan dengan materi, sedang sedekah juga menyangkut hal yang non-materi.

Dari segi makna syar'i, hampir tidak ada perbedaan makna antara sedekah dan zakat. Al-Qur'an sering menggunakan kata sedekah dalam pengertian zakat. Contohnya, Allah SWT berfirman dalam QS At-Tawbah (9): 103 berbunyi "Ambillah sedekah (zakat) dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Rasulullah SAW dalam hadits pun menyebut sedekah dengan makna zakat, seperti dalam hadits yang mengisahkan pengiriman Mu'adz bin Jabal RA ke Yaman. "Beri tahu mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka untuk mengeluarkan sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka...."

Di bulan Ramadan, kepentingan orang kaya dengan kaum miskin bertemu. Orang kaya melihat bulan suci ini sebagai saat tepat untuk memberi sedekah. Di sisi lain, si miskin melihat Ramadan merupakan waktu paling hoki untuk mendapatkan banyak pendapatan. Di Ramadan inilah, di kaya dan si miskin bertemu, berbagi kebahagiaan.

Meski angka kemiskinan Indonesia terus menurun, jumlah mereka masih banyak. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2013 masih 28,59 juta orang. Mereka menjadi golongan paling rentan di bulan Ramadan karena harga pangan cenderung naik.

Tidak terbayangkan orang miskin harus membeli daging seharga Rp100 ribu per kilogram. Tapi bulan Ramadan ini, mereka bisa mendatangi masjid setiap buka puasa. Banyak makanan disajikan, dan kadang daging masuk dalam menu, setidaknya sebutir telor. Makanan takjil ini merupakan sumbangan dari kalangan menengah sekitar 135 juta jiwa berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pada 2012.

Sayangnya, di bulan Ramadan ini, banyak muncul pengemis gadungan. Mereka tidak melarat tapi berpura-pura miskin. Ini problematik sosial yang terkait mental. Kementerian Sosial memperkirakan 7.000 pengemis musiman beroperasi di Jakarta pada Ramadan ini. Kemensos mendefinisikan mereka sebagai pengemis musiman, bukan pengemis permanen. Pantauan Kemensos menyatakan pengemis bisa meraup Rp4 juta selama Ramadan. Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan menemukan fakta mengejutkan, ada pengemis bisa meraup Rp750 ribu hingga Rp1 juta sehari.


Masalahnya, bagi pemberi sedekah, sangat sulit membedakan pengemis pura-pura dengan peminta-minta asli. Mereka mengenakan pakaian sama-sama kumuh, rambut berantakan, kadang ada pula kaum disable.
Mereka yang ingin sedekah mengalami konflik batin. Apakah pengemis yang menyodorkan tangannya ke jendela mobil itu gadungan atau asli? Mudah saja Kemensos melarang orang memberi sedekah kepada pengemis. Tapi kenyataan di lapangan, konflik psikhologis tadi tak bisa diselesaikan dengan aturan seperti itu.

Himbauan Kemensos ini seperti ironi. Di satu sisi, kementerian ini melarang memberi sedekah, tetapi kemampuannya untuk menangani pengemis sangat minim. Pihak Kemensos hanya menangani penyandang masalah sosial permanen yang ditampung di panti-panti. Jumlahnya hanya 145 ribu orang terdiri gelandangan, orang cacat berat, lansia dan lain-lain. Lalu siapa yang mengurus orang miskin lain di luar panti?
Penanganan masalah pengemis musiman menjadi tugas banyak pihak. Sekadar penangkapan dan pengembalian ke tempat asal hanya solusi sementara. Strategi penyelesaian menyeluruh perlu dirumuskan secara baik.

Pemda DKI atau kota lain yang menjadi tujuan pengemis, harus mendata secara detail tentang profil pengemis, tempat mangkal, asal daerah dan sebagainya. Misalnya di Jakarta, ternyata berdiri beberapa 'Kampung Pengemis' yang menampung pendatang dari Indramayu, Cirebon, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Daerah-daerah pemasok juga harus aktif mencari solusi agar penduduknya tidak menjadi pengemis musiman. Pengkajian melibatkan para pakar bisa merumuskan pokok masalah dan membuat solusi menyeluruh. Tanpa penanganan serius, para pengemis gadungan ini akan selalu datang, pergi,dan datang lagi...

Why SBY Active in Social Media

President meeting with miniters

I follow the TV shows and news about the burning of the prison in Medan, North Sumatra several days ago. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) was angry with the performance of the ministers responding  the case. SBY said  there was no official statement from the ministers to the public  for 10 hours.

Some  ministers and officials are out of date in communication skill. On the other hand, the president active in social media like twitter, facebook and google +, upload a video on youtube. SBY communicate with the public much faster than the ministers do. The minister seems to rely on official reports from subordinates that need many hours before the papers reach their  table.

President monitored the case via  social media.  There was even a prisoner sent a message directly to the President. With the help of social media,  public have access to communicate voices to officials  in very personal manner. Some people, including SBY "improving" status twitter become a communication tool more useful than just “say hello”.

In my opinion, social media provides benefits for the President in communicating with the public. Firstly, the mass media, including newspapers, magazines, television, radio,  are slower than before  in terms of broadcast information. This happens because the rules of journalism such as accuracy, cover both side should be maintained. Confirmation process takes time, and this makes the mass media behind with social media in terms of speed.

Secondly, the mass media tend to enlarge and create a conglomeration potentially cause problems in terms of independence. Some of the media are owned by politicians. MNC Group is owned by Hary Tanoe (candidate for vice president of the Hanura). He has about 49 electronic and print media in this business group.

Aburizal Bakrie (Golkar presidential candidate) has a strong media such as TVOne with VIVA news as the holding. Party Chairman Surya Paloh Nasdem have Metro TV, Media Indonesia and other media. Dahlan Iskan, alternative candidates for presiden is owner  Jawa Pos group that reaches many parts of Indonesia.

Presidents SBY often face a mass media in reporting activities disproportionately. For example, in a visit to a  province or city, the President welcomed thousands of people. But the media were more interested in writing news of  the arrival of dozens of people who demonstrate against SBY. The news angle was not proportional.

The  president recognized the need channels that can carry information as a counterweight alternative news media information.

Thirdly, SBY breakthrough networking through social media is very strategic. To build the mass media with tens of thousands of subscriber need billions of rupiah. With a click twitter, followers SBY has reached 2.5 million people in a short time.

The position of social media may not be able to fully replace the mass media. These two types of media can complement each other. But for SBY, today is more often criticized than praised by the mass media, a breakthrough through social media can be a counterweight.

For the community, ease of communication with the President very profitable. However public access to the mass media is limited. The tendency of journalists more often citing officials, businessmen and less reported news "lower classes" making a lot of noises that are not accommodated reporters. With social media, the general public has direct access to the President.

Communication between President-community through social media is still tested by time. In the end, officials-people communication is not just  "say hello". The substance of the people's voice must be heard and then get a solution. Rihad Wiranto--personal opinion.

Orang Kaya yang Manja

Kalangan menengah tega memakan subsidi rakyat miskin 

Tiap kali menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tiba-tiba bermunculan jargon-jargon pembelaan terhadap rakyat miskin. Para elit politik yang mendukung pengurangan subsidi ataupun yang menolak mengcungkan diri sebagai pembela orang bawah.

Faktanya, orang miskin adalah bukan pengguna utama BBM. Tengoklah kembali hasil Sensus Nasional 2011. Sebanyak 60 persen rumah tangga Indonesia menggunakan premium atau solar yang disubsidi pemerintah. Dari 60 persen  rumah tangga yang memiliki kendaraan, hanya 31,7 persen yang dimiliki rumah tangga golongan bawah.

Percaya atau tidak, sekitar 93 persen pengguna BBM itu adalah kalangan atas, hanya 7 persen subsidi dinikmati keluarga miskin.  Tengok data Kementerian ESDM yang menunjukan kebanyakan bensin dan solar dinikmati orang yang memiliki kendaraan. Pemilik mobil  53 persen, sedangkan motor 47 persen. Kalau pemilik mobil hampir pasti orang menangah ke atas, sedangkan motor bisa saja dimiliki orang kaya atau kelas bawah.

Data Kementerian Keuangan 2012 menyebutkan sebanyak  25 persen rumah tangga berpenghasilan tertinggi menikmati 77 persen subsidi BBM. Sebaliknya 25 persen rumah tangga berpenghasilan terendah menikmati 15 persen subsidi BBM

Jika melihat angka seperti itu, siapa yang akan tersengat jika harga premium dan solar naik? Jelas kalangan menengah yang akan terkena dampaknya paling terasa. Mereka akan membeli premium atau solar lebih mahal dari biasanya.

Dampak ikutannya, biaya jemputan anak sekolah naik,  baik yang naik ojek atau angkutan antar jemput. Biaya sekolah, khususnya yang swasta juga akan menaikan sumbangan renovasi sekolah, seragam, buku dan seterusnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa pernah menyatakan rata-rata sehari, pemilik mobil menikmati subsidi Rp120 ribu perhari. Jika pemilik itu menggunakan mobil 30 hari  maka dia menghabiskan uang negara  Rp3,6 juta per bulan. Jumlah itu jauh lebih kecil dibandingkan upah minimum buruh Jakarta yang hanya Rp2,2 juta per bulan. Di daerah lain, UMP bahkan lebih rendah dibandingkan di Ibu Kota.

Rasa keadilan jadi tercabik-cabik melihat kenyataan banyak mobil mewah tetap membeli premium. Pemilik mobil kinclong seharga di atas  Rp500 juta tidak malu antre bersama mikrolet lusuh, bus metromini karatan di SPBU. Spanduk bertuliskan Premium Hanya Untuk Golongan Tidak Mampu  yang tersebar di  banyak SPBU tidak menyentuh hati mereka sama sekali.
Kalangan menengah merupakan golongan yang rasional. Mereka bisa menghitung betapa besarnya diskon premium yang mereka terima. Jika harus membeli Pertamax, dia harus merogoh sekitar  Rp9.000  untuk satu liter. Bayangkan, premium hanya Rp4.500 per liter,  sehingga dia bisa hemat Rp4.500 per liter atau diskon 50 persen.

Kalangan menengah yang juga jago shopping ini, biasa mengejar diskon di toko-toko untuk baju, handphone, tas, sepatu, dan seterusnya. Diskon 20 persen saja sudah cukup menggugah nafsu belanja mereka. Jadi mengharapkan kalangan menengah untuk berbaik hati membeli Pertamax adalah sangat sulit, tidak rasional.

Di satu sisi, kalangan menengah yang boros BBM itu semakin banyak jumlahnya.  McKinsey Global Institute memperkirakan  kelas menengah Indonesia bakal mencapai 135 juta pada 2030 dari angka saat ini sekitar 50 juta orang.

Lembaga ini menyebut kelas menengah sebagai consuming class, yakni individu yang berpendapatan minimum US$3.600 per tahun atau sekitar Rp34,2 juta setara Rp2,9 juta per bulan.

Boston Consulting Group (BCG) memproyeksikan, jumlah konsumen kelas menengah di Indonesia akan mencapai 141 juta jiwa pada 2020. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat dibanding 2012  sekitar 74 juta orang. BCG mendefinisikan kelas menengah adalah warga   berpenghasilan minimum Rp2 juta per bulan. 

Pada 2020, Euromonitor International juga yakin kelas menengah di Indonesia bakal mencapai 58 persen  dari jumlah penduduk.  

Selain soal pendapatan yang bertambah, kalangan menengah juga memiliki gaya hidup yang jauh berbeda dibandingkan ketika miskin. Mereka menginginkan pendidikan lebih berkualitas, fashion trendi, suka piknik, kerap makan di restoran, selain memiliki rumah dan mobil baru tentunya.

Tapi perlu diingat, kalangan menengah ini hidup bersama orang miskin. Meskipun angka kemiskinan di Indonesua terus menurun, jumlahnya masih  banyak. Pada September 2012, jumlah penduduk miskin  mencapai 28,59 juta orang (11,66 persen).


Jadi, relakanlah subsidi yang dinikmati orang kaya itu untuk kemudian dialihkan kepada si miskin. Penghematan subsidi itu akan dibangun sekolah, jalan, perbaikan angkutan umum dan sarana lain yang bisa dinikati bersama. Tak perlu manja lagi, toh?